TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, memberikan respons terkait maraknya bendera bajak laut One Piece jelang HUT ke-80 RI. 

Qodari meluruskan bahwa Prabowo Subianto tak 'alergi' dengan kemunculan bendera tersebut. 

Bahkan, ia menyebut Prabowo justru merupakan tokoh utama dalam serial manga tersebut yang sama-sama melawan ketidakadilan.

Hal itu diungkapkan saat acara Satu Meja The Forum di Kompas TV yang tayang pada Rabu (6/8/2025). 

Kala itu, Qodari menanggapi pernyataan kreator konten #LawanButaPolitik, Virdian Aurellio yang ikut diundang dalam acara tersebut. 

Ia meluruskan pernyataan Virdian yang menyebut Prabowo Subianto berburuk sangka dengan beredarnya bendera-bendera bajak laut tersebut. 

Menurut Qodari, justru Prabowo menanggapi sebaliknya adanya fenomena bendera tersebut. 

Respons Prabowo, kata Qodari, berbeda dengan pernyataan-pernyataan pejabat publik lainnya yang menentang.

"Saya mau ulangi lagi, presiden pernyataannya mengatakan enggak apa-apa itu ekspresi publik tolong dibedakan dengan statement-statement yang lain. Kalau presiden, itu sangat mengapresiasi ekspresi dari anak-anak muda. Jadi, no problem," kata Qodari seperti dikutip dari Kompas TV pada Rabu (6/8/2025). 

Qodari mengaku sempat mengikuti One Piece begitu fenomena itu mencuat ke permukaan. 

Menurutnya, Prabowo dengan tokoh utama Monkey D Luffy memiliki kesamaan melawan ketidakadilan.

Maka dari itu, Prabowo berupaya melawan ketidakadilan, di antaranya memperbaiki kesenjangan sosial dan pendidikan di Indonesia. 

"Pak Prabowo ini memang mau memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dan karena itu lah sebetulnya apa yang diekspresikan oleh One Piece itu sebetulnya sejalan dengan Pak Prabowo. Sejalan, jadi sebenarnya Pak Prabowo ini melawan ketidakadilan. Jadi, Pak Prabowo adalah One Piece itu sendiri," pungkasnya. 

Prabowo tak masalah

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto disebut tidak masalah soal bendera bajak laut di anime One Piece, Jolly Roger, apabila itu menjadi wujud ekspresi masyarakat.

Hal ini diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika ditanyakan bagaimana respons Presiden Prabowo soal adanya pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus.

"Kalau sebagai bentuk ekspresi, it's okay, enggak ada masalah," kata Prasetyo, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Akan tetapi, menurut Prasetyo, Presiden tidak ingin jika bendera One Piece itu disandingkan dengan Bendera Merah Putih.

"Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih," tegas dia.

Terlebih, seharusnya Bendera Merah Putih menjadi satu-satunya bagi anak bangsa menjelang Hari Kemerdekaan.

"Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya," tegas dia.

Dia mengingatkan agar jangan ada pihak yang menghasut agar warga lebih memilih mengibarkan bendera One Piece daripada Bendera Merah Putih.

Sebab, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih dan hasil perjuangan para pahlawan, bukan hadiah.

Oleh karenanya, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai bangsa Indonesia apapun kondisinya.

"Membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik menggibarkan bendera ini daripada Bendera Merah Putih. Itu kan enggak bener gitu, enggak boleh seperti itu. Itu seperti anak bangsa," imbuh dia.

Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan, pemerintah tak masalah jika makna bendera One Piece hanya sebagai wujud ekspresi atau kritik.

"Enggak ada masalah. Kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka," ucap dia.

Dia menambahkan, pemerintah juga mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan.

"Dan kita menyadari kok, kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah. Masih banyak yang harus kita perbaiki," ungkap Prasetyo.

Sebagai informasi, pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus menjadi sorotan.

Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami itu digunakan sebagai simbol protes warga.

Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece memiliki konsekuensi pidana karena mencederai kehormatan Sang Merah Putih.

"Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih,” kata Budi, dikutip dari KompasTV.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (TribunJakarta/Kompas.com).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya