Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pamer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mengalami surplus Rp14,67 triliun.
Hal ini disampaikan Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Rabu (27/8/2025) petang kemarin.
Dalam konferensi pers itu Pramono menjelaskan, hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun.
Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target.
Dengan capaian itu, Jakarta membukukan surplus anggaran Rp14,67 triliun, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun.
“Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lain yang dikelola,” ucapnya.
Ekonomi Jakarta pun diklaim terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,18 persen, melampaui rata-rata nasional 5,12 persen.
Inflasi juga terkendali di angka 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,18 persen.
Pramono menyebut, angka-angka ini sebagai bukti nyata Jakarta berada di jalur yang sehat dan stabil.
“Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta tumbuh solid. Ekspor naik 17,26 persen, konsumen rumah tangga meningkat 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah juga tumbuh 5,16 persen,” ujarnya.
Tak hanya itu, Jakarta juga masih menjadi magnet investasi dengan nilai mencapai Rp140,8 triliun pada Semester I 2025.
Angka ini menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen.
Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI aktif mempromosikan investasi, mempermudah perizinan, hingga menggelar Jakarta Investment Festival 2025.
Meski pertumbuhan ekonomi solid, kesenjangan sosial masih menjadi tantangan terbesar bagi Jakarta.
Untuk menekan gini rasio, Pemprov DKI memperkuat perlindungan sosial melalui program Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pangan bersubsidi.
“Program perlindungan sosial adalah bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi,” tuturnya.
Dalam upaya menekan pengangguran, Pemprov DKI Jakarta menargetkan mengadakan 21 job fair sepanjang 2025, ditambah pelatihan vokasi dan Mobile Training Unit (MTU) yang kini fokus pada peningkatan bahasa asing.
“Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global,” kata Pramono.
Sebagai informasi tambahan, isu soal defisit anggaran sempat mencuat usai Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mengkritisi kenaikan rancangan plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 triliun.
Anggota Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta Tahun 2026.
"Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran), saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan," kata Bambang, Rabu (13/8/2025).
Bambang menjelaskan, awalnya nilai APBD yang diajukan sebesar Rp94 Triliun dengan potensi defisit sekitar Rp1,8 Triliun.
Kemudian selama proses pembahasan berjalan, terjadi kenaikan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit mencapai Rp2,2 Triliun.
"Isu merebak diantara teman-teman anggota dewan kejanggalan ada potensi meningkatnya utang Pemprov DKI," jelas Bambang.
Demi menutupi defisit tersebut lanjut Bambang, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta akan berutang melalui Bank Jakarta.
"Kalau ini kejadian betul ini kurang pas ini. Kenapa mesti menaikan anggaran sementara memperbesar utang," terang dia.
Menurut dia, Bank Jakarta adalah bank pembangunan daerah yang dibentuk untuk membantu pembiayaan masyarakat bukan memberikan pinjaman ke pemerintah.
"Salah satu tujuannya begitu kalau pemerintah sekarang utang ke bank maka kemampuan bank untuk membantu masyarakat maka akan berkurang," kata Bambang.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini meminta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta agar lebih jeli dalam menyisir postur anggaran.
Hal ini bertujuan agar beban defisit yang berpotensi menjadi utang tidak membengkak, contohnya melalukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
"TAPD menyisir atau menyerut masih banyak yang mungkin tidak efisien dan tidak memberikan manfaat besar langsung kepada masyarakat, contoh hibah. Kan sangat ironi tiap tahun memberikan hibah besar kepada instansi di luar DKI yang sementara kita sendiri kekurangan," tegas dia.
Bambang berpesan, Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun anggaran harus lebih transparan dan realistis sehingga setiap program yang ingin dikerjakan bersifat pasti.
"Kadang penyusunan APBD ada usulan yang bersifat 'dami'. Sekarang kalau bisa apa yang direncakan itu yang dianggarkan. Karena pembahasan di tingkat komisi harus mengacu pada program yang memang direncakan dan dibahas betul komisi," pungkasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.