Reaksi Menkeu Purbaya Dicecar DPR Soal Utang Rp1.300 Triliun Jatuh Tempo 2025, Beri Pertanyaan Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan anggota DPR RI  dari Fraksi PDIP, Harris Turino soal utang Rp1.300 Triliuan.

Nitis/Tribunnews
PERNAYATAAN MENKEU PURBAYA - Potret Menkeu Purbaya saat serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada dirinya, Selasa (9/9/2025). Pernyataan Purbaya setelah dilantik menjadi Menteru Keuangan sempat menjadi sorotan. 

TRIBUNJAKARTA.COM -  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan anggota DPR RI  dari Fraksi PDIP, Harris Turino soal utang warisan dari masa Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

Utang tersebut disebutkan kini telah mencapai Rp 1.300 Triliun.

DPR mempertanyakan kemampuan dan strategi Indonesia untuk melunasi utang tersebut yang dikatakan jatuh tempo di 2025.

Hal ini diungkit dalam rapat DRP Komisi XI yang digelar pada Rabu (10/9/2025).

Harris Turino menanyakan soal utang dan juga soal target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen yang sempat disebut Purbaya.

Sementara para anggota DPR lainnya juga ikut mencecar Purbaya dengan berbagai pertanyaan.

Seperti pertanyaan terkait fiskal, defisit, kesalahan di masa lalu, strategi dan banyak yang lainnya.

Saat diberikan kesempatan untuk berbicara oleh pimpinan rapat, Purbaya memberikan jawaban menohok.

Dia justru mempertanyakan kenapa pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditanyakan dari dulu.

"Yang jadi pertanyaan saya di sini Komis XI rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu?," kata Purbaya.

"Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba woah semuanya pertanyaannya banyak sekali, yang harusnya sudah putus pada waktu itu," imbuhnya.

Dalam jawabannya untuk semua pertanyaan yang mengarah kepadanya, Purbaya menjelaskan soal pengalaman membantu mengatasi masalah ekonomi.

Seperti di zaman Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

Dia juga membongkar kesalahan-kesalahan kebijakan ekonomi di masa lalu sejak krisis 1998.

Bahkan dia membongkar pemicu masalah ekonomi yang Agustus 2025 kemarin berbuntut marahnya warga hingga demo turun ke jalan.

"Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya enggak berani karena saya di LPS. Wewenang saya enggak sampai sana," kata Purbaya.

"Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank padahal uang kita banyak, BI menyerahkan sampai Rp 800 Triliun, pemerintah pada saat itu sampai Rp 500 Triliun lebih di bank sentral, sistem kekeringan," ujar Purbaya.

"Yang bapak-bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan monetor sendiri yang sebetulnya kita kuasain," ungkap Purbaya.

Ke depan, kata dia, dia akan melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan ini.

"Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain, struktural lain kita bisa rubah, tapi quick pin-nya di situ," ungkapnya.

Purbaya juga optimis terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia 6-7 persen ke depan.

"Kenapa saya tadi bisa (mengatakan) 6 persen, 'si Purbaya sok tahu bisa 6 persen', orang bilang di luar bilang, 'sok tahu lu, sok pinter', saya dibilang sombong, tapi ini berdasarkan pengalaman selama ini," katanya.

"Kalau saya lihat zamannya SBY 6 persen privat, zaman Jokowi pemerintah 5 persen. Kalau kita gabungkan gimana ?, pasti gak ke situ ?. Itu langkah simpel saja mungkin tidak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin gak secepat 6.5, 6.7, tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan privat sektor bekerja," ungkap Purbaya.

 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved