Kolaborasi MRT Jakarta dan JAKPRO Bahas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efesien dan berdaya saing menjadi tema besar Focus Group Discussion (FGD) antara PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO.

Kegiatan yang berlangsung di kantor pusat JAKPRO, Jakarta, Kamis (2/9/2025) ini, menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemprov DKI Jakarta. 

Berbagai aspek strategis dibahas, di antaranya peningkatan keterbukaan publik dalam proses pengadaan, efisiensi rantai pasok, serta peluang pengembangan sistem e-catalog sebagai instrumen percepatan dan transparansi pengadaan di lingkungan BUMD.

"Kolaborasi antar-BUMD seperti ini sangat penting, tidak hanya untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan efisiensi biaya dan transparansi bagi publik,” ujar Head of Supply Chain and Asset Management MRT Jakarta, Masum Asim.

Sementara itu, Vice President Procurement PT JAKPRO, Rizal Chaniago, menegaskan sinergi MRT Jakarta dan JAKPRO akan diperluas melalui langkah konkret yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

"Khususnya dalam pengembangan e-catalog dan sistem procurement terintegrasi yang didukung oleh aplikasi berbasis Artificial Intelligence (AI). Hal ini sejalan dengan semangat good corporate governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap Rizal.

Rizal menambahkan, kolaborasi serupa telah dilakukan JAKPRO bersama sejumlah anak perusahaannya, seperti PT Pulo Mas Jaya (PMJ) Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, serta Jakarta Oses Energi.

Sinergi tersebut difokuskan pada penguatan integritas sistem e-procurement dan pengembangan e-catalog mandiri yang dapat diintegrasikan lintas entitas dalam ekosistem JAKPRO Group.

AVP Procurement JAKPRO, Andy Irianto, turut memaparkan bagaimana tata kelola pengadaan yang diterapkan JAKPRO selama ini, seluruh prosesnya mengacu pada regulasi.

Termasuk implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD, serta penerapan mekanisme pengadaan secara swakelola untuk kebutuhan tertentu.

“Melalui kombinasi pola pengadaan yang terukur dan transparan, JAKPRO berupaya memastikan setiap kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi secara efektif sekaligus akuntabel,” terang Andy.

Kunjungan MRT Jakarta ke JAKPRO menjadi tonggak awal membangun forum komunikasi berkelanjutan antar BUMD di Jakarta.

Harapannya, sinergi ini menciptakan efisiensi pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas layanan publik, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan kota Jakarta.

Berita Terkait

• Baca juga: Tak Cuma Sediakan Hunian, Jakpro Janji Beri Warga Kampung Bayam Kerja dengan Gaji UMR 
• Baca juga: Jakpro Jamin Tak Ada Penutupan Jalan Selama Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai
• Baca juga: MRT, LRT, KRL Hingga Kereta Bandara Bakal Terhubung di Dukuh Atas Tahun 2027

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita