DPRD DKI Dorong Pemprov Cari Sumber Pendanaan Alternatif Imbas Anggaran Dipangkas Rp15 Triliun

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) putar otak cari pendanaan alternati antisipasi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya harus lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif. 

Sebab, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan bakal mengalami pemangkasan DBH sebesar Rp15 Triliun. 

Baco menilai langkah tersebut penting agar program pembangunan di Jakarta tidak tersendat, meski dengan keterbatasan fiskal daerah. 

“Karena rasanya tidak mungkin atau berat kita hanya menjalankan APBD dengan Rp79 triliun. Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan putaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujar Baco, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, Pemprov DKI kini tengah berupaya menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan mitra strategis lainnya untuk menutup kekurangan dana akibat pemangkasan tersebut.

“Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI lainnya, Alia Noorayu Laksono, menambahkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan tetap mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di Jakarta.

“Salah satu penyaluran kerja tercepat dari Pemprov itu melalui pembukaan formasi PPSU. Jadi, kita akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada untuk menekan angka pengangguran di DKI Jakarta,” jelas Alia.

Alia juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan tidak memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.

“Karena kalau tanpa ASN, Pemprov ini tidak bisa jalan. Jadi selayaknya mereka diberi perhatian. Tapi yang penting, DBH itu bisa tetap dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di Jakarta,” pungkasnya.

Pramono Tak Ikut Geruduk Menkeu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih tak ikut 18 gubernur lain yang menggeruduk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia menilai, langkah tersebut tidak perlu dilakukan karena hal tersebut merupakan kewenangan Kemenkeu yang memiliki diskresi untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini.

Menurutnya, Jakarta justru harus fokus mencari jalan keluar dan inovasi pembiayaan baru, bukan memperdebatkan kebijakan yang sudah disahkan.

“Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena apa? APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Apalagi kalau ini sudah menjadi keputusan, sehingga sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen,” ucapnya, Rabu (8/10/2025).