DPRD DKI Dorong Pemprov Cari Sumber Pendanaan Alternatif Imbas Anggaran Dipangkas Rp15 Triliun

Di sisi lain, Pramono mengaku juga memahami keresahan para gubernur lain karena kebijakan efisiensi pusat memang memberatkan semua daerah, termasuk Jakarta.

Terlebih, anggaran Jakarta yang dipangkan paling besar, nilainya mencapai Rp15 triliun, sehingga APBD DKI Jakarta menurun tajam dari Rp95 triliun menjadi hanya di kisaran Rp80 triliun.

“Saya tidak menyalahkan siapapun, termasuk para gubernur. Menurut saya memang berat, dan untuk Jakarta sendiri memang berat,” ujarnya.

Alih-alih menyampaikan protes, mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo ini justru memilih memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Jakarta.

“Saya ingin menggunakan momentum ini untuk memperkuat alternative financing. Bagaimana caranya? Dengan KLB, SP3L, SLF, dan juga Jakarta Collaboration Fund agar pengelolaannya lebih baik,” tuturnya.

Pramono memastikan semangat untuk membangun Jakarta tidak surut, meski ruang fiskal semakin sulit akibat pemangkasan DBH.

Ia juga menegaskan program perlindungan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap aman dari pemotongan.

“Yang tidak boleh dikurangi se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Termasuk untuk pemutihan ijaah juga,” kata Pramono.

18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya

Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia menggeruduk kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2024) kemarin.

Puluhan kepala daerah datang untuk melayangkan protes terhadap pemangkasan DBH bagi daerah-daerah.

Beberapa yang hadir ialah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Sherly yang menjadi salah satu juru bicara dalam pertemuan itu mengatakan, pemangkasan anggaran ini berpotensi melumpuhkan banyak program pembangunan di daerah.

Apalagi, daerah juga memiliki tanggungan cukup besar untuk menggaji para pegawai berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Dengan pemotonhan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah hampir 60-70 persen, itu berat,” kata dia.

Akibatnya, bakal banyak daerah yang kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai dan menjalankan program pembangunan secara bersamaan.