Ketua DPRD DKI Pastikan Layanan Publik Tak Terdampak Pemangkasan Anggaran

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa layanan publik tidak boleh berkurang meski terjadi penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Khoirudin usai rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, rapat tersebut digelar untuk memantau pergerakan angka anggaran di setiap komisi. Dari total awal Rp95,35 triliun, APBD DKI kini turun menjadi Rp81,2 triliun.

“Tentu ini akan ada perubahan-perubahan. Makanya kita ingin memastikan di mana saja perubahannya,” ujar Khoirudin.

Politisi PKS itu menegaskan bahwa program pelayanan masyarakat harus tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran.

“Layanan masyarakat tidak boleh berubah, tidak boleh berkurang. Program seperti KJP, KJMU, transportasi, dan layanan lingkungan harus tetap jalan. Alhamdulillah, tidak ada yang berubah,” tegasnya.

Khoirudin mengungkapkan, hasil analisis di lapangan menunjukkan ada beberapa kebutuhan mendesak yang perlu segera diakomodasi, terutama di Komisi A dan Komisi D.

“Hari ini ada kenaikan anggaran sekitar Rp550 miliar dari yang sebelumnya Rp81,2 triliun. Besok dalam rapat Banggar kita akan carikan solusinya bersama, apakah lewat peningkatan pendapatan atau mekanisme lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas umum.

“Contohnya jalan lingkungan, saluran air, lampu jalan, sampai lahan pemakaman. Saat ini banyak makam sudah penuh, sementara masyarakat tetap butuh. Karena itu, kita harus carikan solusinya. Semua ini muaranya untuk pelayanan masyarakat yang maksimal,” papar Khoirudin.

Khoirudin menambahkan, sebagian alokasi tersebut sebenarnya sudah ada, namun masih sangat terbatas. 

Setelah pembahasan dengan SKPD terkait, sejumlah anggaran ditambah karena ada wilayah-wilayah yang dinilai darurat.

“Sebelumnya memang ada, tapi kecil dan sangat terbatas. Sekarang kita tambahkan karena ada daerah tertentu yang sifatnya mendesak,” tutupnya.

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita