Bun Joi PSI Kritik APBD 2026: Subsidi Pangan Dipangkas, Hibah Forkopimda Malah Naik

Tayang: Minggu, 2 November 2025 09:03 WIB | Diperbarui: Minggu, 2 November 2025 13:04 WIB

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Septiana

Bun Joi PSI Kritik APBD 2026: Subsidi Pangan Dipangkas, Hibah Forkopimda Malah Naik

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar

KRITIK APBD - Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahas APBD 2026 di Gedung Parlemen, Kamis (29/10/2025). Subsidi pangan justru dipangkas sebesar Rp300 miliar, sementara dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah justru naik Rp200 miliar.

Baca Selanjutnya:

Revitalisasi Waduk Giri Kencana Cilangkap Capai 54,5 Persen

Fakta Singkat:

Anggota Banggar DPRD DKI Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, menyesalkan pengurangan subsidi pangan.

Dana Hibah Forkopimda Naik di saat subsidi untuk masyarakat kecil dipotong.

Pemprov DKI seharusnya memfokuskan anggaran pada kebutuhan mendesak.

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, menyesalkan keputusan pengesahan APBD DKI 2026 yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Pasalnya, dalam rapat Banggar yang digelar pada Kamis (30/10/2025) malam, subsidi pangan justru dipangkas sebesar Rp300 miliar, sementara dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) justru naik Rp200 miliar.

“Kami menyayangkan bahwa subsidi pangan yang dikurangi sebesar Rp300 miliar tidak dipertahankan, tetapi pada saat bersamaan ada penambahan dana hibah Forkopimda sebanyak Rp200 miliar,” kata Bun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10/2025).

Menurut Bun, kebijakan itu tidak sensitif terhadap kondisi warga Jakarta yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

“Padahal, warga Jakarta lagi sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini,” ujarnya.

Bun menjelaskan, anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari beras, daging, hingga telur.

“Alih-alih mempertahankan itu, Banggar malah memprioritaskan pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bun juga menyoroti penambahan anggaran Forkopimda sebesar Rp200 miliar yang dinilainya bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

“Dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman yang kini menjadi permasalahan besar di Jakarta,” kata Bun.

Selain itu, ia juga menilai Pemprov DKI perlu memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, terutama untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

“Selain pangan, bantuan-bantuan seperti Kartu Jakarta Lansia dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta-lah yang seharusnya diprioritaskan,” pungkasnya.