Pramono Anung Pastikan Program Pangan Murah Tetap Aman, Tak Ada Pemotongan di APBD 2025 

Pramono Anung memastikan anggaran untuk program pangan murah tidak akan dipangkas dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2026.

TRIBUNJAKARTA.COM/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan anggaran untuk program pangan murah tidak akan dipangkas dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2026.

Kepastian ini disampaikan Pramono usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas penetapan pagu APBD 2026 senilai Rp81,3 triliun.

“Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” ucapnya, Rabu (12/11/2025).

Pernyataan ini disampaikan Pramono untuk menepis kekhawatiran sebagian anggota dewan terkait pengurangan anggaran untuk program bantuan pangan dan subsidi kebutuhan pokok masyarakat.

“Yang jelas bahwa tidak ada pemotongan. Sehingga dengan begini, apa yang dikhawatirkan ada pemotongan, enggak ada pemotongan,” ujarnya.

Dewan Protes Keras Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran senilai Rp300 miliar untuk program pangan murah sebelumnya diprotes oleh sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka ramai-ramai menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (12/11/2025).

Mereka mendesak Gubernur Pramono untuk mengembalikan lagi anggaran Rp300 miliar yang dipangkas.

Gubernur Pramono pun menegaskan, kekurangan anggaran bakal kembali dianggarkan pada APBD Perubahan 2026.

“Nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD Perubahan,” tuturnya.

Pemprov DKI Komitmen Lindungi Warga Jakarta

Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI berkomitmen untuk melindungi masyarakat melalui program pangan murah yang sudah berjalan.

Ia juga memastikan agar setiap alokasi anggaran diperjelas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Saya maupun pak ketua, terutama saya sebagai gubernur yang bertanggung jawab untuk ini, saya menyampaikan tidak ada potongan. Nanti di TPAD yang diclearkan,” kata dia.

Dengan demikian, warga Jakarta dipastikan tetap dapat menikmati program pangan murah dan bantuan sosial tanpa pengurangan anggaran pada tahun depan.

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved