DPRD dan Pemprov Sepakati APBD Jakarta 2026: Rp 81,3 Triliun

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2026 sebesar Rp81,3 Triliun.

Kesepakatan terserah dihasilkan melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang dihadiri Gubernur Pramono Anung pada Rabu (12/11/2025). 

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, APBD DKI 2026 yang disepakati merupakan hasil penyesuaian setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

"Paripuran hari ini, Rabu 12 November 2025 untuk menyepakati APBD 2026, mengenai angkanya, walaupun dipotong DBH kita Rp15 triliun, jadi APBD kita ketuk Rp 81,3 triliun," kata Khoirudin. 

Jalannya rapat sempat diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan, hal ini menurut Khoirudin merupakan sesuatu yang wajar. 

Interupsi berkaitan dengan pemotongan subsidi pangan pada 2026, hal ini dinilai sebagai kebijakan yang kurang berpihak ke masyarakat. 

"Mengenai apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya berterima kasih teman-teman concern kepada masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang bansos," tegas dia. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, program subsidi pangan pada 2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diprogramkan tanpa ada pemotongan. 

"Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota Dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu," kata Pramono. 

Berita Terkait

• Baca juga: Paripurna Raperda APBD 2026 Jakarta Banjir Interupsi, Anggota DPRD Tolak Pemotongan Subsidi Pangan
• Baca juga: Pramono Anung Pastikan Program Pangan Murah Tetap Aman, Tak Ada Pemotongan di APBD 2025 
• Baca juga: Bun Joi PSI Kritik APBD 2026: Subsidi Pangan Dipangkas, Hibah Forkopimda Malah Naik

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita