PSI Walkout dari Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Tolak Pemotongan Subsidi Pangan Rp370 Miliar

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta untuk laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap RAPBD 2026, Rabu (12/11/2025), diwarnai aksi walk out dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Langkah itu diambil usai PSI menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemotongan anggaran subsidi pangan murah sebesar Rp370 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menyebut kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil yang saat ini tengah berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

“Saya melihat APBD ini kurang saya setujui. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal,” tegas Josephine di ruang rapat paripurna.

Ia menambahkan, banyak warga yang sudah mengeluhkan kesulitan mengakses program pangan subsidi akibat kuota terbatas dan sistem distribusi yang tidak merata.

“Alokasi anggaran seharusnya lebih diseriuskan ke bidang sosial. Warga Jakarta saat ini kehidupannya cukup sulit,” sambungnya.

Penolakan senada juga disampaikan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo. 

Ia menyoroti ketimpangan besar dalam realisasi subsidi pangan tahun 2025, di mana dari total warga yang berhak menerima, hanya sekitar 31,85 persen yang benar-benar mendapat manfaatnya.

Banyak Dibaca:

• Eks Danjen Kopassus Soenarko Bongkar Roy Suryo Cs Dikriminalisasi: Pelakunya Polisi
• Setelah Susno, Perang Pernyataan 2 Jenderal Soal Kasus Ijazah Jokowi: Soenarko vs Kapolda Metro Jaya
• Mahfud MD dan Susno Duadji Sependapat: Soal Ijazah Jokowi, Hakim yang Harus Membuktikan
• Kapolda Metro Jaya vs Susno Duadji, 2 Jenderal Polisi Beda Suara Soal Status Tersangka Roy Suryo

“Dengan anggaran Rp1,02 triliun saja baru bisa memenuhi sekitar 35 persen penerima manfaat. Kalau dipotong lagi Rp300 miliar, tentu yang menerima akan semakin sedikit,” ungkap Francine.

Francine juga menyoroti dugaan adanya hambatan teknis dalam sistem online penyaluran subsidi pangan, yang membuat warga sulit mendapatkan kuota.

“Dalam waktu lima menit saja kuotanya habis. Jangan-jangan memang dipersulit karena kemampuan anggaran Pemprov terbatas,” ujarnya.

Meski mendapat penolakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tetap mengetuk palu pengesahan RAPBD 2026 tanpa melalui mekanisme voting maupun persetujuan lisan dari seluruh anggota dewan.

Keputusan itu langsung disambut aksi walkout dari seluruh anggota Fraksi PSI sebagai bentuk protes terhadap pengesahan anggaran yang dianggap mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Berita Terkait

Baca juga: Diterpa Isu Miring dan Didemo Karyawan, Transjakarta Tegaskan Zero Tolerance Pelecehan Seksual 

Baca juga: UMP Jakarta 2026 Kapan Diumumkan? Ini Jawaban Gubernur Pramono Anung

Baca juga: PSI Jakarta Kutuk Keras Bom di SMAN 72 Jakarta: Korban Harus Mendapatkan Pelayanan Sebaik-baiknya

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita