Komisi E DPRD DKI Pastikan Layanan Publik Tetap Terjaga Meski Anggaran Dipangkas

Komisi E DPRD DKI Jakarta memastikan kualitas pelayanan publik, terutama sektor pendidikan, tetap menjadi prioritas.

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana memastikan kualitas pelayanan publik, terutama sektor pendidikan, tetap menjadi prioritas meski Pemprov DKI harus melakukan penyesuaian anggaran akibat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta memastikan kualitas pelayanan publik, terutama sektor pendidikan, tetap menjadi prioritas meski Pemprov DKI harus melakukan penyesuaian anggaran akibat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, khususnya yang bergantung pada layanan pendidikan dan bantuan sosial.

“Kita mengalami pengurangan-pengurangan. Tapi pengurangan ini sangat sedikit dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Justin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).

Program Sekolah Gratis Tetap Jalan

Justin memastikan keberlanjutan Program Sekolah Gratis tetap terjaga pada 2026. Lebih dari 100 sekolah di Jakarta akan terus beroperasi tanpa biaya bagi peserta didik.

Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu pilar penting dalam pelayanan publik karena langsung membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi.

“Menjaga akses pendidikan yang terjangkau itu tanggung jawab pemerintah daerah. Jangan sampai ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan,” katanya.

Bantuan Sosial Ditambah, Termasuk untuk Disabilitas dan Lansia

Tak hanya pendidikan, Komisi E juga mendukung penuh peningkatan program bantuan sosial. 

Tahun depan, anggaran untuk penyediaan kursi roda, alat bantu dengar, dan berbagai alat penunjang lainnya bagi penyandang disabilitas dan lansia justru ditambah.

“Itu malah kita tambahkan, menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga harus menjadi prioritas meski kondisi fiskal mengalami tekanan. ” ucap Justin.

Penyesuaian Belasan Triliun, Hak Dasar Tetap Dilindungi

Justin tak menampik bahwa penyesuaian anggaran hingga belasan triliun rupiah bukan perkara mudah.

Namun, Komisi E memastikan pemangkasan hanya dilakukan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

Justin menegaskan, akan terus mengawal agar semua program pelayanan publik terutama pendidikan dan bantuan sosial tetap berjalan optimal sehingga dapat dirasakan langsung oleh warga Jakarta.

“Sebisa mungkin untuk masyarakat tidak akan berkurang,” ujarnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved