30 Pengurus Provinsi Bergerak, Dorong Munaslub PB Muaythai Indonesia Segera Digelar

TRIBUNJAKARTA.COM - Dinamika kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) periode 2022–2026 kini memasuki fase krusial.

Sebanyak 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dan mendorong segera digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Gelombang mosi tersebut datang dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua.

Surat resmi itu juga telah ditembuskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Pusat), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Para pengurus provinsi menilai kepemimpinan PB MI saat ini telah melenceng dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Sejumlah poin krusial menjadi dasar mosi tidak percaya, di antaranya pengambilan keputusan yang dinilai sepihak, kepemimpinan yang tidak partisipatif, serta minimnya ruang bagi aspirasi daerah.

Menanggapi situasi tersebut, Bidang Hukum PB MI, Zulkifli Lubis, menegaskan mosi tidak percaya merupakan hak konstitusional anggota sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.

Ia menyebutkan, dengan adanya permintaan dari 30 Pengprov, PB MI memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Munaslub.

Senada dengan itu, Bidang Organisasi PB MI, Bayu Rifwanda, mengakui adanya hambatan serius dalam tata kelola organisasi yang berdampak langsung terhadap pembinaan di daerah.

Menurutnya, sejumlah program seperti pembinaan atlet, juri, hingga agenda kompetisi tidak berjalan optimal.

"Permintaan mekanisme organisasi yang transparan dan demokratis melalui Munaslub ini harus diakomodir agar arah pembinaan kembali fokus pada peningkatan prestasi atlet," ujar Bayu.

Sementara itu, Ketua Muaythai Indonesia Provinsi Maluku Utara, Abdul Halim Amrudani, yang mewakili Pengprov menyebut keputusan mosi tidak percaya merupakan hasil kesepakatan bersama.

"Ini adalah langkah darurat demi menyelamatkan organisasi dan masa depan atlet Muaythai Indonesia," tegasnya.

Para pengurus daerah berharap polemik ini dapat segera diselesaikan secara bijaksana melalui Munaslub.

Mereka menilai langkah tersebut penting untuk melahirkan kepemimpinan baru yang lebih profesional dan solid, guna mendorong kemajuan Muaythai Indonesia di kancah internasional.

Berita terkait

• Baca juga: Olahraga Domino Mulai Semarak di Tangsel, Kejurcab ORADO Jaring Atlet Potensial
• Baca juga: Empat Federasi Bergerak, Olahraga Berkuda Indonesia Bidik Prestasi dan Industri
• Baca juga: Padel Bikin Masyarakat Jakarta Resah, Pengamat: Olahraga Sah, Tapi Jangan Korbankan Lingkungan

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita