DPRD DKI Jakarta Minta Program Loker Padat Karya Direalisasikan Segera

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyambut baik program lowongan kerja (loket) padat karya yang dibuat Gubernur Pramono Anung.

Ia minta program tersebut segera direalisasikan. 

Suhud mengatakan, kebutuhan lapangan kerja saat ini sangat mendesak di tengah situasi ekonomi yang sulit.

"Di tengah situasi ekonomi yang berat, pengangguran banyak ya, rencana ataupun program Pak Gubernur ini patut didukung ya," kata Suhud, Selasa (9/6/2026). 

Suhud meminta, proses rekrutmen 2.843 pekerja dalam program lowker padat karya kalau bisa segera direalisasikan agar mampu menurunkan tingkat pengangguran di Ibu Kota. 

"Bagus kalau bisa direalisasikan segera dan itu juga bisa bersinergi dengan program pemerintah pusat, karena pemerintah pusat kan memiliki program apa namanya itu, magang ya bagi bagi pencari kerja," ucap Suhud. 

"Dan kalau misalnya ini bisa kita kolaborasikan atau kita sinergikan, nah itu bisa membantu mengurangi pengangguran di Jakarta gitu," sambungnya.

Sejauh ini, DPRD DKI Jakarta memang belum mengetahui secara rinci teknis rekrutmen serta penempatan kerja program lowker padat karya Gubernur Pramono Anung.

Suhud berpesan, program tersebut diharapkan dapat menyasar sektor-sektor penting baik yang bisa mendorong perputaran ekonomi secara signifikan.

"Kita harapkan sih memang dilakukan di banyak sektor ya. Ya bisa macam-macam lah ya. Bisa di industri kreatif misalnya, atau pun juga di sektor-sektor yang lain gitu," tegas dia.

Sebagai informasi tambahan, program padat karya yang disiapkan Pemprov DKI akan membuka sekitar 2.843 lowongan kerja.

Para peserta nantinya akan mendapatkan gaji setara UMP Jakarta 2026, yaitu sebesar Rp 5.729.876 selama masa kontrak berlangsung.

Sebagai informasi tambahan, program padat karya yang disiapkan Pemprov DKI akan membuka sekitar 2.843 lowongan kerja.

Para peserta nantinya akan mendapatkan gaji setara UMP Jakarta 2026, yaitu sebesar Rp 5.729.876 selama masa kontrak berlangsung.

Program ini diharapkan tak hanya membantu perekonomian warga, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat layanan publik melalui keterlibatan tenaga kerja tambahan dari warga. 

Berita terkait

• Baca juga: 10 Besar Pengembang Tak Patuh Serahkan Fasos dan Fasum, Pansus DPRD DKI Bakal Panggil 
• Baca juga: Jadi Ketua DPRD Jakarta Baru, Suhud Janji Kawal Anggaran Menyangkut Kesejahteraan Masyarakat
• Baca juga: Pelantikan Ketua DPRD DKI, Koalisi Warga Jakarta Desak Peningkatan Fungsi Sinergi dan Legislasi

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita