Komisi D DPRD DKI Dukung Pemprov Jakarta Percepat Perbaikan Fasilitas Umum Rusak Buntut Demo Rusuh
Komisi D DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI dalam memperbaiki fasum yang rusak akibat aksi unjuk rasa.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Komisi D DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam memperbaiki fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat aksi unjuk rasa.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan perbaikan segera dilakukan agar fasilitas bisa kembali dimanfaatkan masyarakat, meski kerugian ditaksir mencapai puluhan milar rupiah.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas Pak Gubernur bersama Pemprov DKI dalam mengatasi ini. Bahu-membahu langsung dibenahi agar fasilitas bisa kembali digunakan masyarakat,” kata Yuke, Rabu (3/9/2025).
Meski begitu, Yuke menyayangkan adanya aksi perusakan fasilitas umum yang justru menambah beban pembangunan Jakarta.
“Padahal Jakarta masih membutuhkan banyak pembangunan, seperti sekolah, rumah sakit, RTH, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah. Sayangnya, kita harus hadapi kerusakan ini,” tambahnya.
Ia juga mengimbau warga ikut menjaga fasilitas dan aset publik agar tidak kembali rusak. Yuke pun mendukung kebijakan Pemprov DKI yang menggratiskan layanan Transjakarta dan moda transportasi lain selama masa perbaikan sepekan ke depan.
Ia juga mengimbau warga ikut menjaga fasilitas dan aset publik agar tidak kembali rusak.
Yuke pun mendukung kebijakan Pemprov DKI yang menggratiskan layanan Transjakarta dan moda transportasi lain selama masa perbaikan sepekan ke depan.
Selain itu, Yuke menyambut baik adanya kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan depan Polda Metro Jaya.
“Paling tidak ini bisa meringankan anggaran Pemprov sehingga bisa fokus pada perbaikan sektor lain. Yang penting ada koordinasi baik antara kementerian dan dinas terkait,” katanya.
Senada, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Hakim Lubis juga mendukung langkah Pemprov DKI. Namun ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran perbaikan.
“Anggaran yang digunakan perlu diketahui masyarakat. Saya hanya ingin memastikan uang rakyat benar-benar digunakan sesuai peruntukan, agar tidak terjadi praktik mark up dan lain sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Bun Joi Phiau menilai gelombang aksi belakangan ini memang meninggalkan kerusakan di banyak titik.
Karena itu, kerja sama lintas pihak dibutuhkan agar beban Pemprov bisa lebih ringan.
“Pada dasarnya, kami mendukung upaya Pemprov DKI dalam menangani dampak aksi. Segala langkah yang memungkinkan perlu ditempuh untuk mengembalikan kondisi ibu kota seperti semula,” kata Bun Joi.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.