Mahasiswa UI Desak Purbaya Yudhi Dicopot Prabowo, Menkeu Minta Maaf Respon 17+8 Tuntutan Rakyat
Massa mahasiswa UI desak Presiden Prabowo mencopot Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Keuangan minta maaf soal respon 17+8 Tuntuttan Rakyat.
TRIBUNJAKARTA.COM - Massa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menyoroti pernyataan teranyar Menteri Keuangan RI (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Hal itu disampaikan saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurut para mahasiswa, pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut kalau tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil, telah mengecewakan perasaan masyarakat secara luas.
Presiden Prabowo Subianto pun didesak untuk mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Meskipun, Purbaya baru saja dilantik Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani.
Minta Maaf
Purbaya Yudhi Sadewa pun meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak empati saat menjawab poin 17+8 tuntutan rakyat hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat.
Pernyataan yang menuai kritik itu dia sampaikan setelah dilantik menjadi Menkeu, Senin (8/9/2025) kemarin.
"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya, usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Purbaya menuturkan, pernyataannya bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.
Ia hanya berupaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini tengah tertekan.
Oleh karenanya, Purbaya bakal berupaya memulihkan ekonomi dengan sejumlah langkah yang sudah dia persiapkan.
"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil, ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ," ucap dia.
"Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi, itu maksudnya saya kemarin," imbuh Purbaya.
Purbaya mengaku kaget pernyataan yang ia lontarkan kemarin banyak dipotong-potong.
Kendati demikian, ia mengaku tidak masalah. Hal ini menurut dia menjadi salah satu bentuk dari edukasi publik.
"Ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi, yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar saja rakyat' atau 'itu yang susah saja.' Enggak," beber dia.
Purbaya menyatakan, ekonomi harus diperbaiki agar masyarakat lebih mudah mencari pekerjaan.
"Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya," ujar Purbaya.
Tuntutan Mahasiswa
Tak hanya mendesak Menteri Purbaya dicopot, massa mahasiswa UI juga menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September.
Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru juga menyinggung pernyataan Purbaya.
"Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat," ucap Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru saat aksi.
Padahal menurut Diallo, berbagai tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kecil itu bukan semata lahir karena keinginan masyarakat.
Melainkan ada pemantik yang membuat masyarakat lelah dengan kondisi saat ini, dimana bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa.
Atas hal itu, Diallo menilai agar seharusnya Menteri Purbaya yang baru dilantik oleh Prabowo itu dicopot atau minimal sadar diri untuk mundur dari jabatannya.
"Dia (Purbaya) mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, (tapi) karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.
Menurut dia, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya, saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.
Untuk itu, dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika.
"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambah dia.
Profil Purbaya
Purbaya Yudhi Sadewa merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sebelum menjabat Menteri Keuangan, dia dipercaya memimpin LPS sejak 2020.
Pria kelahiran 1960 ini menempuh pendidikan sarjana di Teknik Elektro ITB, lalu meraih gelar Master dan Doktor Ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat.
Karier birokrasi Purbaya cukup panjang, mulai dari Deputi Kemenko Marves, Staf Khusus di Kemenko Polhukam, hingga Deputi III Kantor Staf Presiden.
Sebelum masuk birokrasi, Purbaya juga pernah bekerja di Schlumberger Overseas SA (1989–1994) dan lama berkarier di Danareksa sebagai ekonom hingga Direktur Utama Danareksa Securities.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024, Purbaya memiliki total kekayaan Rp 39,21 miliar, naik 19,36 persen dari tahun sebelumnya Rp 32,84 miliar.
Rinciannya:
- Tanah dan Bangunan: Rp 30,50 miliar (mayoritas di Jakarta Selatan)
- Kendaraan Mobil: Rp 3,53 miliar (Mercedes-Benz, BMW Jeep, Toyota Alphard, Peugeot 5008)
- Motor: Rp 76 juta (Yamaha XMAX, Honda Vario 125)
- Surat Berharga: Rp 220 juta
- Kas dan Setara Kas: Rp 4,20 miliar
- Utang: nihil
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.