ADKASI Minta Pemerintah Evaluasi Pemotongan TKD, Dianggap Bisa Berdampak Pada Layanan Publik
ADKASI mengusulkan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, mengusulkan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Usulan itu disampaikan Siswanto dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar yang diikuti oleh 1.400 peserta Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia.
Dalam forum besar tersebut, Siswanto menyoroti dampak serius dari rencana pemangkasan TKD sebesar 29 persen.
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dari 15 kabupaten, hanya empat daerah yang memiliki kategori keuangan kuat, empat daerah berada pada posisi sedang, dan sisanya masih lemah.
"Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas masih belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan kami untuk membangun dan melayani masyarakat. Bagaimana nanti jika tahun depan ada pemangkasan 29 persen? Ini jelas akan menjadi pukulan berat bagi daerah," ujar Siswanto, Rabu (17/9/2025).
Siswanto juga menekankan pentingnya kehadiran Ketua Komisi XI DPR RI dalam forum-forum strategis.
"Kami mohon kepada panitia Bimtek ini bisa menghadirkan Bapak Ketua Komisi XI DPR RI. Karena bicara fiskal bukan hanya pengamat. Saya apresiasi secara makro, tetapi secara kebijakan ini sangat mendesak. Sebagai mitra Komisi XI, Menteri Keuangan pasti memiliki strategi baru di luar kebijakan yang disampaikan sebelumnya," kata dia.
Selain isu TKD, forum tersebut juga melahirkan sejumlah rekomendasi penting.
Salah satunya usulan agar pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan.
Instruksi kepada 17.510 anggota DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas komunikasi sosial dengan masyarakat.
"ADKASI bersama seluruh anggotanya akan terus mengawal kepentingan daerah agar tidak terganggu oleh kebijakan fiskal pusat yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ucap Siswanto.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.