Pengamat Ingatkan Profesionalitas dan Pelayanan Publik Harus Jadi Prioritas Polri

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyampaikan pandangannya mengenai posisi kelembagaan dan agenda reformasi Polri.

Menurut Heru, wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukanlah kebutuhan mendesak saat ini.

Ia menilai, perubahan struktur kelembagaan justru berpotensi membuka ruang kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi independensi dan profesionalitas institusi kepolisian.

“Penempatan Polri di bawah kementerian bukan hal yang mendesak. Justru yang perlu dijaga adalah independensi dan profesionalitas Polri, sehingga saya mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Heru menegaskan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dalam menjaga stabilitas dan netralitas institusi. 

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada perubahan struktur, melainkan pada penguatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa agenda reformasi Polri seharusnya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di internal institusi.

“Reformasi yang lebih penting adalah peningkatan pelayanan masyarakat, seperti pelayanan SKCK dan SIM, serta peningkatan kualitas SDM Polri. Kompetensi personel harus menjadi prioritas utama agar pelayanan semakin profesional,” katanya.

Heru menilai, peningkatan kompetensi aparat, pembenahan sistem pelayanan, serta penguatan integritas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

Ia menyebut, pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit akan memberikan dampak signifikan terhadap citra kepolisian di mata masyarakat.

Lebih lanjut, Heru menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak dapat dibangun hanya melalui slogan atau kewenangan formal semata, melainkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Polri akan dicintai masyarakat apabila mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan berkeadilan. Kepercayaan publik lahir dari sikap dan tindakan nyata aparat di lapangan, bukan dari slogan,” tegasnya.

Menurut Heru, sikap aparat yang ramah, responsif terhadap laporan masyarakat, transparan dalam penanganan perkara, serta tidak tebang pilih dalam penegakan hukum merupakan faktor utama dalam menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ia berharap, ke depan Polri semakin mengedepankan reformasi substantif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga profesionalitas dan pelayanan publik benar-benar menjadi prioritas utama.

Berita terkait

• Baca juga: Perangi Narkotika, 63 Personel dari 3 Instansi Terima Penghargaan dari Bareskrim Polri
• Baca juga: Peter Gontha Bicara soal Reputasi Polri: Antara Tanggung Jawab dan Tekanan Opini Publik
• Baca juga: Pria Mengaku Anggota Polri Aniaya 3 Pegawai SPBU di Jaktim, Propam Polda Metro Turun Tangan

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita