Gerindra: Gerakan Penggalangan Dana yang Dilakukan Prabowo Bukan Pencitraan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah resmi melaunching aplikasi penggalangan dana di Telegram.

Donasi ini terbuka untuk siapa pun yang ingin berpartisipasi menyelematkan demokrasi.

Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro angkat bicara mengenai penggalangan dana tersebut.

Baca: Soal Penggalangan Dana, Fahri Hamzah: Prabowo Bingung Karena Dia Enggak Berkuasa

Penggalangan dana tersebut sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 325 ayat 2 yang menyatakan "Dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diperoleh dari : a. Pasangan calon yang bersangkutan; b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain."

Ia mengatakan gerakan penggalangan dana secara terbuka perlu didukung sebagai tradisi baru dalam menggalang dana politik.

"Di situ ada keterbukaan, ada kejujuran dan siapa pun bisa mengaksesnya," kata Nizar melalui pesan singkat, Senin (25/6/2018).

Selama ini, Anggota Komisi X DPR itu mengatakan penggalangan dana politik terkesan dilakukan sembunyi-sembunyi dan atas dasar transaksional.

"Aktor politik tersandera oleh para donatur. Sehingga donatur lah yang berkuasa, sementara aktor politik hanya menjadi boneka," kata Nizar.

Baca: Polisi Gadungan Digiring ke Polsek Bekasi Gara-gara Tak Tahu Nama Kapolda

"Maka setelah berkuasa, para donatur lah yang memegang kendali pemerintahan. Sumber daya negara diarahkan untuk kemakmuran para donatur. Sementara rakyat hanya menerima ampas pembangunan," ujar Nizar.

Untuk itulah, lanjut Nizar, Prabowo tampil membawa solusi penggalangan dana secara terbuka agar negeri ini tidak terus-menerus terkekang dalam genggaman kelompok oligarkis.

"Gerakan Pak Prabowo bukan pencitraan untuk meraih simpati rakyat. Pak Prabowo tidak biasa dengan politik pencitraan. Beliau selalu tampil apa adanya," imbuhnya.

Ia menuturkan penggalangan dana politik secara terbuka sudah lazim dilaksanakan di negara-negara maju.

Dengan penggalangan dana ini, kata Nizar, siapa pun bisa berpartisipasi dalam mewujudkan Demokrasi yang bebas dari pembajakan kelompok tertentu

"Sudah saatnya Demokrasi Indonesia diselamatkan dari model penggalangan dana model pat-gulipat. Keterbukaan harus segera dilakukan. Dan Pak Prabowo telah memulainya," katanya.