Pilpres 2019
Tolak Jadi Tim Sukses di Pilpres 2019, Mahfud MD: Saya Berada di BPIP
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku tidak bisa menjadi tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku tidak bisa menjadi tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadapi Pilpres 2019.
Sebab, ia saat ini tengah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Saya tidak bisa menjadi ketua timses, karena saya berada di BPIP," kata Mahfud ditemui usai memberi pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin (20/8/2018).
Mahfud merasa jabatannya di BPIP mengharuskannya bersikap netral.
Sebab, pekerjaannya berkaitan dengan ideologi Pancasila.
"Karena BPIP ditugaskan Presiden untuk menata ideologi tentu termasuk bagaimana netralitas penyelenggara negara, karena BPIP itu badan penyelenggara juga," ujarnya.
Mahfud yang sempat menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi ini juga mengaku, sejauh ini tidak ada tawaran untuk dirinya menjadi Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf.
"Tidak ada tawaran," ujarnya.
JK juga menolak
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga menolak menjadi ketua tim sukses Jokowi-Ma'ruf.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan, Jokowi sudh meminta Jusud Kalla untuk menjadi ketua tim suksesnya.
Masalahnya, jika Jokowi cuti kampanye, dia harus menjalankan tugas presiden.
"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018) lalu.
• Jauh-jauh dari Makassar, Rombongan Ini Tak Bisa Saksikan Langsung Laga Basket Asian Games 2018
• Sederet Fakta Bejo, Sapi Kurban Milik Jokowi: Pengakuan Peternak Hingga Perawatan Seperti Bayi
JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di pilpres.
Pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung. Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata dia.
