Ketua Fraksi PDIP Walk Out saat Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta

Beberapa anggota Banggar yang memilih walkout dari ruangan rapat diantaranya adalah Ketua Fraksi Partai PDIP Gembong Warsono

Ketua Fraksi PDIP Walk Out saat Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta
(KOMPAS.com/JESSI CARINA)
Gedung DPRD DKI Jakarta 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta memilih walkout dari rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang dilaksanakan, Jumat (14/9/2018) sore.

Hal tersebut terjadi ketika pimpinan rapat membatalkan penambahan anggaran yang diajukan oleh Dinas SDA untuk pembangunan sejumlah waduk di wilayah DKI Jakarta.

"Ini pimpinan tidak fair untuk memimpin rapat banggar jadi menurut saya tidak layak lah saya ikut lagi disitu," ujar Ida Mahmudah, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jumat, (14/9/2018).

Rapat Banggar saat itu sempat memanas. Beberapa anggota Banggar yang memilih walkout dari ruangan rapat diantaranya adalah Ketua Fraksi Partai PDIP Gembong Warsono, dan Ida Mahmudah yang juga sama-sama dari Fraksi PDIP.

Kubu Prabowo Usul Debat Berbahasa Inggris, Mahfud MD Sebut Tindakan Tak Tepat dan Langgar UU

Marcus/Kevin dan Polii/Rahayu Lolos Semifinal Japan Open, Tiga Wakil Lainnya Kalah

"Ini kan pasti ada sesuatu jangan pekerjaan itu, misalkan bisa diangka 90 persen selesai terus tinggal tambah 10 persen kenapa kita tidak setujui? kan tidak fair juga kalau ada proyek-proyek bagus untuk masyarakat bagus kenapa tidak jalan," ungkap Ida.

"Ini kan karena itu proyek programnya Ahok yang mereka tidak suka, ini berhasil anggaran penambahannya kan tidak besar. Soal teknis kalau salah mereka kok yang dihukum bukan kita. Ini pimpinan tidak fair untuk memimpin rapat," tambahnya.

Sebelumnya rapat Banggar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik telah membatalkan penambahan anggaran untuk sejumlah waduk di DKI Jakarta dan kelengkapannya dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD Perubahan 2018.

Taufik menilai, pembangunan tersebut sangat mepet sehingga dirinya merasa sanksi apabila memberikan anggaran apabila proyek waduk tersebut dikerjakan secara swakelola.

"Bukan soal batal membatalin, cukup gak waktuya kalau bikin waduk sekarang sampai bulan Desember," Kata M.Taufik sebagai pimpinan rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta di Jumat (14/9/2018).

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help