Gerindra Kritik Kebijakan Ekonomi XVI: Prabowo Bingung Hingga Fadli Zon Sebut Pemerintah Neolib

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk mengatasi tekanan ekonomi global.

Paket yang digadang-gadang banyak mendatangkan investasi asing ini justru akan mengancam industri kecil.

Pasalnya, investasi atau penanaman modal asing (PMA) tak lagi membutuhkan mitra usaha lokal dan PMA pun diarahkan pada para investor China.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan melihat, pemberian keleluasaan PMA 100 persen yang direncanakan pemerintah terhadap 25 bidang usaha dalam paket ini jelas akan mematikan industri kecil menengah yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Perlu dijelaskan bahwa proses ini nampaknya telah digagas beberapa bulan yang lalu melalui BKPM, di mana investor China mengungkapkan berbelitnya proses investasi di Indonesia yang membuat mereka enggan menanamkan modal usaha. Paket kebijakan ini jelas terarah untuk menarik minat investor China,” ujar legislator Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kebijakan ini telah mencederai program penumbuhan dan pencetakan wirausaha pemula (WP) dan wirausaha baru (WUB) dari Kementerian Koperasi & UMKM dan Kementerian Perindustrian.

Program yang didanai dari APBN setiap tahunnya akan terancam kalah bersaing dengan investor asing.

Fadli Zon Nilai Pemerintah Neolib
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai paket kebijakan ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan pemerintah berwatak neo liberalisme.

Dia pun menentang kebijakan tersebut karena membahayakan perekonomian nasional.

"Pemerintah sekarang ini keliatan sekali sangat neolib," ucap Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (21/11/2018).

"Kalau saya sih menentang. Kebijakan deregulasi paket ekonomi XVI ini jelas itu sangat membahayakan ekonomi kita," imbuhnya.

Menurut Fadli, kebijakan deregulasi ekonomi tersebut mengancam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki skala modal kecil harus bertarung dengan pemodal besar.

"Jadi kalo kita minta investor besar masuk kepada investasi yang besar itu tidak ada masalah. Tapi, kalau investasi yang relatif kecil dan dilaksaksanakan oleh UMKM kita, itu bahaya," jelas Fadli.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan jika UMKM yang saat ini menjadi penopang perekonomian nasional diserahkan 100 persen kepada asing maka sangat mengancam ketahanan ekonomi.

"Jangan dong, diberikan 100 persen kepada asing. Nanti Republik Indonesia ini isinya adalah orang asing semua. Kita numpang doang. Kita hanya jadi kuli disini," katanya