Panitia Reuni Akbar 212 Bungkam Soal Kehadiran Rizieq Shihab, Klaim Kirim Surat Izin ke Polisi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Panitia Reuni Akbar 212 mengklaim telah mengirimkan surat Izin keramaian kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk menggelar acara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 2 Desember 2018 mendatang.

"Sudah kirim (surat izin keramaian reuni 212) ke Mabes dan Polda," kata Ketua Panitia Reuni Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar saat dihubungi wartawan, Rabu (21/11/2018).

Namun saat ditanya, apakah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akan hadir dalam acara reuni 212 itu, Abdul Jabbar belum menjawabnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga telah menyetujui acara Reuni 212 digelar di Monas.

Namun untuk persoalan perizinan keramaian, lanjut Anies, pihak panitia reuni 212 harus mengajukan kepada Polda Metro Jaya.

"Kalo izin keramaian itu dari kepolisian. Ya secara prinsip kita menyetujui," kata Anies Baswedan di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018) kemarin.

Anies Baswedan pun menegaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melarang reuni 212 di gelar di Jakarta. "Tidak ada larangan," ujar Anies Baswedan.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera berharap Reuni 212 di Monas pada 2 Desember 2018 dapat berjalan aman dan damai.

Hal itu diungkapkan Mardani setelah menghadiri deklarasi 'Emak-emak Indonesia Jaya (Emak Ija),' di Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Kami berharap Reuni 212 berjalan aman damai, dan memberi kontribusi untuk negeri. Karena niatnya baik, InsyaAllah masuknya juga baik," ujar Mardani Ali Sera kepada wartawan pada Selasa (20/11/2018).

Mardani mengaku setuju Reuni 212 karena peserta reuni ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Selama acara tersebut dilaksanakan dengan aman dan damai.

Ia menganalogikan Reuni 212 seperti salah satu lagu dari Nisa Sabyan, yang menurutnya membuktikan berkumpulnya umat dapat berjalan lancar.

"Lagunya Nisa Sabyan 'Deen Assalam' itu sudah mewabah. Ayo kita buktikan bahwa kumpulnya (peserta Reuni 212), semuanya berjalan dengan baik, insya Allah yang datang juga lancar," ujar Mardani Ali Sera.

• Anies Baswedan Restui Reuni 212 Digelar di Monas

• Ketua Fraksi Hanura Nilai Reuni Akbar PA 212 Harus Kantongi Izin Kepolisian

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut mengaku akan hadir dalam acara Reuni 212 yang diselenggarakan di Monas pada 2 Desember 2018.

"Datang insya Allah," jawabnya singkat.

Persaudaraan Alumni 212 berencana menggelar Reuni Alumni 212 di Monas pada 2 Desember mendatang.

Reuni tersebut merupakan yang kedua setelah PA 212 menggelar acara serupa pada 2017 lalu.

Pihak Polda Metro Jaya hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat pemberitahuan acara reuni Alumni 212.

Acara tersebut rencananya akan dihelat pada 2 Desember mendatang.

"Belum ada surat pemberitahuan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Senin (20/11/2018).

Mengingat pihaknya belum mendapatkan surat pemberitahuan, maka Argo belum bisa menentukan jumlah personel yang bakal disiapkan. Dirinya juga belum mengestimasi jumlah massa yang akan datang.

"Nanti, kalau sudah ada surat pemberitahuan kita cek, kita belum tahu berapa banyak (massa) yang akan itu (datang)," jelas Argo.

Restu Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melarang rencana aksi reuni 212 di Monas pada Minggu (2/12/2018) mendatang.

Persaudaraan alumni (PA) berencana menggelar reuni akbar aksi 212 pada 2 Desember mendatang.

Ini merupakan reuni kedua setelah PA 212 menggelar acara serupa tahun 2017 lalu.

"Izin keramaian itu dari kepolisian. Secara prinsip kita menyetujui tempatnya bisa digunakan (Monas)," ujar Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Aksi Bela Islam 2 Desember (212) dilaksanakan pertama kali di kawasan Monas pada 2016 silam.

• Mardani Ali Sera Berharap Reuni 212 Berjalan Aman dan Damai

• Anies Baswedan Setujui Reuni 212: Soal Izin Keramaian Bukan Kita

Kala itu, massa yang hadir menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bertanggung jawab terhadap pernyataannya yang dianggap menghina Islam.

Sebelum rencana reuni akbar ini, PA 212 juga pernah menghelat acara serupa, yakni pada 2 Desember 2017 lalu.

Jumlah massa yang hadir dalam acara reuni akbar itu tidak sebanyak saat aksi 212 pada 2016.

Akan tetapi, sejumlah tokoh nasional hadir dalam reuni tersebut, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyoroti soal rencana reuni 212 pada Desember mendatang.

Menurut Said Aqil, reuni 212 boleh-boleh saja digelar, tetapi dengan satu catatan.

"Sebatas dia mensyiarkan reuni ya terserah, asal tidak ada tendensius politik, boleh-boleh saja," ujar Said Aqil di Kantor LPOI, Jalan Kramat 6 no 14 A, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2018).

Sebelumnya, seperti diketahui, Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif mengatakan dalam kegiatan Reuni 212 akan menghadirkan kandidat capres dan cawapres.

Apakah kedua pasangan, atau pasangan tertentu saja? Slamet Maarif enggan menjawab lebih lanjut.

"Rencananya begitu. Kami sedang koordinasi dengan tim pemenangan. Siapanya yang datang? Nanti saja. Kandidatnya, semua kalian tahulah," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Bukan Sekedar Reuni

Reuni Akbar Alumni 212 yang bakal dilaksanakan pada 2 Desember 2018 dianggap sebagai upaya penggalangan massa untuk mengkritik pemerintah dan mengoleksi dukungan di kalangan pihak oposisi.

Hal itu diungkap oleh Cendikiawan Muslim Luthfi Assyaukanie saat ditemui usai menghadiri Seminar Nasional Reuni Akbar Alumni 212 di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

"Ya ini kan tahun politik sudah pasti setiap ada peristiwa yang berkaitan dengan politik akan dikapitalisasi. Saya duga ini bukan sekadar reuni alumni, tapi mengumpulkan masa, mencari dukungan untuk mengkritik pemerintah, mengoleksi dukungan dikalangan oposisi," ungkapnya.

Pria yang juga terdaftar sebagai dosen di Universitas Paramadina ini menuturkan, bahwa pelaksanaan reuni akbar tersebut bukan hanya sekedar penuntutan kasus Ahok.

Namun ada hal yang lebih besar lagi dari itu. Sebab menurutnya, jika permasalahannya hanya seputar kasus Ahok, maka seharusnya sudah tak perlu lagi menyelenggarakan aksi semacam ini.

"Ada agenda lain yaitu merawat oposisi terhadap pemerintahan jokowi itu masih tetap dirawat. Jadi merawat sentimen anti Jokowi salah satu agendanya," terang Luthfi.

Terkait massa aksi, Luthfi menilai tidak akan sebesar aksi fenomenal 212. Sebab koalisi pendukung alumni 212 sudah terpecah karena kepentingannya bukan lagi jadi isu besar.

"Saya duga tidak akan besar demonya. Sekarang liat koalisi pendukung alumni ini terpecah belah. Dulu mereka disatukan dengan kepentingan pak ahok sekarang gak ada lagi kepentingan itu, sudah mengecil. Momentum sudah habis," ujarnya.

Ditemui ditempat yang sama, Jubir Reuni Akbar 212 Novel Bamukmin menampik pernyataan Luthfi. Novel mengatakan bahwa aksi besok bukan agenda politik yang diutamakan. Statement soal politik pun tak akan diorasikan diatas panggung 212.

"Wallahualam seperti nya nggak ada, karena kami bukan agenda utama politik. Mungkin statement atau rilis daripada kepentingan politik kami nggak akan taruh, atau dibawa ke atas mimbar panggung 212," paparnya.