KPU Depok Tunda Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019

Penundaan dilakukan guna membenahi data dan sinkronisasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang sebelumnya dinilai Bawaslu Depok tak sesuai

KPU Depok Tunda Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA 
Rapat pleno rekapitulasi perbaikan daftar pemilih tetap di KPUD Depok, Selasa (13/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) KPU Depok yang sebelumnya dijadwal besok ditunda jadi Senin (10/12/2018) mendatang, atau tepat di tanggal akhir penetapan.

Komisioner KPU Depok Bidang Perencanaan Data dan Informasi, Jayadin mengatakan penundaan dilakukan berdasarkan ketetapan dari KPU RI atas rekomendasi Bawaslu RI.

"Iya, kita tunda sampai tanggal 10 Desember. Kita mengikuti surat dinas yang di keluarkan oleh KPU RI atas rekomendasi dari Bawaslu RI terkait penambahan waktu selama 30 hari," kata Jayadin saat dihubungi wartawan di Pancoran Mas, Depok, Selasa (4/12/2018).

Penundaan dilakukan guna membenahi data dan sinkronisasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang sebelumnya dinilai Bawaslu Depok tak sesuai.

Alasannya, pada rapat pleno di kantor KPU Depok yang berlangsung selama delapan jam Selasa (13/11/2018) lalu, hanya satu dari 11 Kecamatan yang hasil rekapitulasinya seusai Sidalih.

"Ditunda sampai tanggal 10 untuk kegiatan pemukhtahiran data dan sinkronisasi sidalih," ujarnya.

Merujuk pada rekomendasi Bawaslu RI, Jayadin menjelaskan bahwa batas akhir penetapan DPTHP-2 tingkat Kota dan Kabupaten sampai tanggal 10 Desember.

Sementara batas akhir DPTHP-2 tingkat nasional ditetapkan tanggal 15 Desember guna memberi waktu pencetakan surat suara, pengiriman logistik dan segala keperluan untuk Pemilu 2019.

"Kalau untuk tingkat nasional batasnya sampai 15 Desember. Tingkat Kota dan Kabupaten rentan tanggal 5 sampai 10 Desember nanti," tuturnya.

Perihal tempat di mana rapat pleno yang akan dihadiri oleh perwakilan seluruh partai, Jayadin menyebut belum ada lokasi pasti di mana rapat digelar.

Pengamat Nilai Elektabilitas Jokowi akan Tergerus saat Tak Mampu Selesaikan Kasus Novel Baswedan

Alasannya KPU Depok masih mencari lokasi di mana sinyal wifi yang digunakan untuk mengakses Sidalih mampu menunjang rapat pleno.

"Tempatnya belum kita pastikan 100 persen. Namun kemungkinan besar kita mencari jaringan wifi yang bagus," lanjut Jayadin.

Sebelumnya, Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Depok, Dede Slamet Permana menyatakan DPTHP-2 yang dikerjakan Panitia Pemilu Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara digarap secara manual tanpa merujuk Sidalih.

Ini bukan rekap Sidalih, maka kami tidak bisa menerima. 10 Kecamatan tidak sama datanya dengan Sidalih. Karena KPU tidak bisa membohongi publik dengan menyajikan data rekap manual," kata Dede, Selasa (13/11/2018).

Penulis: Bima Putra
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved