Pilpres 2019

Membedah Program Ekonomi Jokowi-Ma'ruf, Dampaknya Bagi Milenial Indonesia

Isu perekonomian paling banyak dibicarakan menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Editor: Y Gustaman
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Atlet bulu tangkis Lilyana Natsir bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Lilyana yang baru saja memutuskan untuk pensiun pamitan ke Jokowi. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Isu perekonomian paling banyak dibicarakan menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Ketika pasangan urut 02 Prabowo-Sandiaga berkampanye fokus pada ekonomi, demikian halnya Jokowi-Ma'ruf juga fokus pada hal sama.

Pertanyaannya, bagaimana ekonomi selama Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan selanjutnya jika Jokowi-Ma'ruf terpilih.

Sorotan soal isu ekonomi menjadi pokok bahasan dalam diskusi Garasi Jaringan Nasional Duta Jokowi pada Senin (28/1/2019).

Diskusi menghadirkan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis – CITA, Yustinus Prastowo, dan Ketua Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah dan Direktur Apindo Research Institute, Agung Pambudi.

Isu ini dipilih untuk melihat pespektif pakar tentang isu ekonomi, baik yang sudah berlalu, sedang berlangsung, dan tentu kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diambil ke depan.

Prastowo mengatakan Jokowi-Ma’ruf melalui visi misinya seolah-olah ingin memberikan pesan kepada publik, sudah cukup kami membangun insfrastruktur.

Masa pemerintahannya bersama Jusuf Kalla, Jokowi melihat pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat perekonomian.

Berikutnya, Jokowi memberikan sinyal pembangunan berbasis pada people based development.

Artinya infrastruktur tidak akan jadi prioritas lagi, tapi fokusnya sekarang pada manusia.

"Maka saya sebut people based development, pembangunan yang berfokus pada manusia,” ujar Prastowo.

Prastowo menambahkan APBN 2018 menjadi titik tolak people based development karena pertama kali APBN 2019 berparas humanis.

"APBN ini mengedepankan aspek-aspek kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal (LPDP, bidik misi) diperbanyak penerimanya supaya lebih banyak SDM yang lebih berkualitas, begitu juga dengan pendidikan vokasi (pendidikan keterampilan) sekarang juga diperkuat. APBN juga menyediakan anggaran insentif 17 T untuk riset dan pendidikan vokasi," sambung dia.

Prastowo berpendapat pandangannya tentang kondisi ekonomi ke depan.

“Kabar baiknya, meskipun pelan-pelan, tapi kita pastikan ekonomi kita sudah mengalami rebound di hampir semua indikator. Titik nadir sudah dilewati di tahun 2016-2017, 2018 sudah titik balik, counternya akan positif, jadi kita harus optimis,” prediksi dia.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved