Nyetir Sambil Gunakan GPS Dilarang MK: Didukung Pemerintah, Polisi Tambah Giat Razia

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan dampak luas. Polisi akan giat merazia sopir yang menggunakan aplikasi tersebut saat berkendara.

Nyetir Sambil Gunakan GPS Dilarang MK: Didukung Pemerintah, Polisi Tambah Giat Razia
Ilustrasi GPS(shutterstock)
Ilustrasi GPS(shutterstock) 

TRIBUNJAKARTA.COM- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial reiview atau uji materi terkait penggunaan fitur global positioning system (GPS) pada telepon seluler saat berkendara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan dampak luas. Polisi akan giat merazia sopir yang menggunakan aplikasi tersebut saat berkendara.

Asal tahu saja, uji materi tersebut didaftarkan karena kebutuhan transportasi online belakangan ini.

Berikut adalah rangkuman TribunJakarta terkait keputusan penolakan penggunaan GPS tersebut:

1. MK menilai tidak beralasan secara hukum

Majelis Hakim MK yang diketuai Anwar Usman menilai permohonan tidak beralasan secara hukum sehingga MK menolak gugatan tersebut.

MK beralasan dalam UU LLAJ telah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar meski disadari bahwa materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek perilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

MK memahami penggunaan GPS dapat membantu pengemudi mencapai tempat tujuan.

Namun, penggunaan GPS bisa merusak konsentrasi pengendara karena pengemudi melakukan dua aktivitas sekaligus.

Frasa penuh konsentrasi bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat perilaku mengemudi yang konsentrasinya bisa terganggu.

Halaman
1234
Penulis: erik sinaga
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved