Polemik Kabar Percepatan Pemberian THR: Kubu Prabowo Nilai Jokowi Semakin Panik

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kabar percepatan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) menjadi polemik.

Diketahui, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian THR 2019 dan Gaji Ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Dengan begitu, THR akan cair pada Mei 2019.

Kabar tersebut memicu kritikan dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Tim Prabowo Nilai Jokowi Semakin Panik

Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai cara-cara yang dilakukan calon presiden 01 Joko Widodo tidak bersih dalam meraih dukungan dari PNS/TNI/Polri.

"Dipercepatnya pencairan THR menjadi sebelum Pemilu 17 April 2019, menunjukkan Capres 01 semakin panik," kata Nizar melalui pesan singkar, Minggu (24/2/2019).

Menurut Nizar, klaim keberhasilan pembangunan yang ditonjolkan pemerintah menjadi tidak signifikan.

Anggota Komisi X DPR itu menilai elektabilitas Jokowi semakin menurun karena seringnya pencairan dana tunai.

"Dengan makin seringnya pencairan dana2 tunai, membuktikkan bahwa sesungguhnya elektabilitas Capres 01 makin hari makin menurun drastis," kata Nizar.

"Dengan derasnya aliran bantuan tunai, termasuk mempercepat pencairan THR (Tunjangan Hari Raya) untuk PNS/TNI/Polri makin meneguhkan kami untuk terus memperkuat konsolidasi di basis-basis rakyat," tambahnya.

Nizar menegaskan rakyat sudah cerdas sehingga tidak dapat disuap dengan dana recehan yang tak bisa mengubah nasib.

"Rakyat ingin pemimpin baru. Yakni Pemimpin yg mampu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran yang tercipta karena adanya perbaikan ekonomi. Bukan asupan bantuan tunai yang akan habis dalam tempo singkat," jelasnya.

Nizar meyakini dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno semakin membesar.

"Tekad rakyat sudah bulat yakni secepatnya ganti presiden," katanya.