Ini Kata Wakil Wali Kota Tangsel Soal Banyaknya Pembuangan Jasad Bayi di Tangsel

"Banyak amat. Sembilan, saya prihatin," ujarnya spontan saat ditemui di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Rabu (13/3/201

Ini Kata Wakil Wali Kota Tangsel Soal Banyaknya Pembuangan Jasad Bayi di Tangsel
TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Rabu (13/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, kaget saat mendengar jumlah kasus pembuangan jasad bayi di Tangsel yang mencapai sembilan kasus dalam kurun 15 bulan ke belakang.

"Banyak amat. Sembilan, saya prihatin," ujarnya spontan saat ditemui di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Rabu (13/3/2019).

Benyamin menyebut Dinas Sosial (Dinsos) sebagi sektor yang tepat untuk menangani.

Politikus partai Nasdem itu mengatakan, Dinsos memiliki rumah singgah yang sebenarnya bisa buat menampung bayi-bayi yang tidak diinginkan ibunya.

"Paling tidak Dinas Sosial deh, saya suruh gercep bikin konsep apa yang bisa kita lakukan dengan rumah singgah. Apakah rumah singgah itu bisa juga ngurusin bayi-bayi yang terlantar itu. Saya akan dorong Dinas Sosial ke arah sana kira-kira," ujarnya.

Ben, sapaan karibnya juga menyinggung keberadaan Satgas Perlindunhananak yang disebutnyas sudah sampai ada di tingkat RW.

Ia mengatakan, Satgas bisa berperan dengan cara hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga, bagi ibu yang putus asa atas kehamilannya tak sampai membunuh bayi tersebut, dan bisa dikonsultasikan ke Satgas.

Namun sayang, Satgas Perlindungan Anak seperti hanya ada di retorika pimpinan kota itu saja tatkala berbicara tentang nasib anak yang tidak sedikit kasus terkait kekerasan dan pencabulannya di kota berpredikat ramah anak itu.

Ia mengatakan Satgas tersebut akan dievluasi. Ia juga berharap seluruh elemen bisa terlibat dalam perlindungan anak.

"Ya memang kita harus evaluasilah. Semua instrumen yang kita miliki untuk sampai ke arah sana. Tapi tidak bisa Pemda saja, misalnya Kementerian Agama juga terlibat, misalnya organisasi wanita juga terlibat," jelasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Erlina Fury Santika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved