Kasus Korupsi

Menteri Agama Sebut Pihaknya Tidak Beri Bantuan Hukum Bagi Pegawai yang Terjaring OTT KPK

Dirinya pun telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan aparat KPK

Menteri Agama Sebut Pihaknya Tidak Beri Bantuan Hukum Bagi Pegawai yang Terjaring OTT KPK
serambiummah.com/net
Kementerian Agama RI 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin memastikan pihaknya tak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun bagi pegawainya yang terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Hal tersebut disampaikan Lukman saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan pegawai yang bersangkutan juga akan diberhentikan.

"Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam peristiwa OTT oleh KPK, dan tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun," ujar Menag Lukman.

Dirinya pun telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan aparat KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini.

"Melakukan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama agar benar-benar dapat mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme," terang dia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Siap Diperiksa oleh KPK

Minggu Pagi, Sandiaga Uno Main Basket Bareng AHY di Bulungan

Menteri Agama Lukman Hakim Bantah Ada Jual Beli Jabatan di Kemenag

Seperti diketahui, pejabat di Kementerian Agama, unsur swasta, serta Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy, terjaring dalam OTT KPK di Surabaya, pada Jumat (15/3/2019).

KPK pun menetapkan Rommy dan dua pegawai Kemenag berinisial HRS dan MFQ yang menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur, dalam kasus dugaan suap jual beli hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kemenag tahun 2018-2019," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemenag Tak Akan Beri Bantuan Hukum Bagi Pegawai yang Terlibat OTT KPK

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved