SOSOK Rahayu Saraswati, Mundur dari DPR RI karena Pernyataan Menuai Kritik, Kini Bakal Jadi Menpora?

TRIBUNJAKARTA.COM - Kabar mengejutkan pernyataan mundur sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 disampaikan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Sosok yang akrab dipanggil Sara itu menyampaikan pengunduran diri usai dirinya pernah membuat pernyataan kontroversial dalam sebuah podcast yang direkam Februari 2025 lalu.

Potongan video dari pernyataan itu viral di media sosial sejak pertengahan Agustus dan menuai kritik luas.

Saat itu, Rahayu Saraswati membuat pernyataan yang menuai kontroversi menyebut bahwa keinginan rakyat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja mencerminkan ‘mental kolonial’.

Ia menekankan bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan.

Menurutnya, wirausahalah—jadilah pembuat lapangan kerja, bukan hanya yang menunggu diberi pekerjaan.

Kritik tajamnya ini memicu reaksi keras dari publik yang merasa pernyataan tersebut tidak sensitif dan tidak pantas datang dari seorang wakil rakyat

Ia pun kini menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya yang dinilai menyinggung kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang tengah berjuang secara ekonomi.

“Meskipun maksud saya adalah mendorong semangat kewirausahaan, saya menyadari bahwa cara penyampaian saya menyakiti banyak pihak,” ujar Sara, dikutip dari Instagram @rahayusaraswati, Rabu (10/9/2025).

Ia pun menegaskan siap menanggung tanggung jawab penuh atas pernyataan tersebut.

“Kesalahan sepenuhnya ada pada saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ucapnya dengan nada tulus.

Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, ia pun menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

“Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” katanya.

Meski menyatakan mundur, dia berharap untuk tetap menyelesaikan satu tanggung jawab terakhirnya, yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di Komisi VII.

“Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ujarnya.