Kasus Pembunuhan Satu Keluarga, Eksepsi Kuasa Hukum Dinilai JPU Tidak Berdasar

jaksa meminta kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum terdakwa bahwa surat dakwaan JPU sah sesuai hukum

Kasus Pembunuhan Satu Keluarga, Eksepsi Kuasa Hukum Dinilai JPU Tidak Berdasar
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Sidang terdakwa pembunuhan satu keluarga Haris Simamora di PN Bekasi, Rabu, (20/3/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi menilai, nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga, Haris Simamora tidak berdasar.

Hal itu disampaikan JPU, Denri Kesworo, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jalan Veteran, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa, (20/3/2019).

Dia menjelaskan, dalam poin pertama eksepsi, kuasa hukum Haris Simamora menilai, dakwaan yang dibuat JPU tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakannya.

"Bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum pada poin nomor satu yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas dalam menguraikan fakta dalam uraian perbuatan, menurut hemat kami sangat tidak berdasar dan tidak berpijak pada landasan yuridis yang berlaku," kata dia dalam persidangan.

Dia menegaskan, surat dakwaan tertanggal 4 Maret 2019 itu, telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

"Merujuk pada pendapat doktrinal dan ketentuan tersebut, makan penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil,"ungkapnya.

Selain itu, penasihat hukum juga salah nota eksepsinya menyebutkan adanya kekeliruan pada penulisan nomor surat visum et repertum 364 menjadi 365.

Namun hal itu menurut jaksa tidak dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang dituntut penasehat hukum pada nota eksepsinya.

"Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1162K/Pid/1986 yang menentukan "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum," jelas dia.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved