Pemilu 2019

Klaim Kantongi Izin Gelar Demo di Kantor KPU dan Bawaslu, Eggi Sudjana: Ini Bentuk People Power

Ia pun menyebut aksi ini sebagai bentuk 'people power' meski aksi tersebut hanya diikuti oleh sejumlah massa.

Klaim Kantongi Izin Gelar Demo di Kantor KPU dan Bawaslu, Eggi Sudjana: Ini Bentuk People Power
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Eggi Sudjana saat ditemui awak media di depan Gedung Bawaslu, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Eggi Sudjana mengklaim dirinya telah mengantongi surat izin dari pihak kepolisian untuk menggelar demo di Gedung Bawaslu dan KPU RI hari ini.

Hal ini ia sampaikan seusai dihalangi oleh petugas kepolisian saat ingin memaksa masuk ke Gedung Bawaslu.

"Saudara-saudara kami datang ke Bawaslu dengan pemberitahuan sebelumnya ke polisi dan Pak Argo sebagai Humas dari Polda sudah mengatakan surat tersebut sudah sampai, tapi kami sampai disini ko tidak boleh masuk," ucapnya kepada awak media, Kamis (9/5/2019).

Ia pun menyebut pihak kepolisian telah melanggar UU No. 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa.

"Polisi seharusnya memfasilitas kami bertemu dengan yang kami demo. Tapi kami tidak boleh masuk, maka ini pelanggaran terhadap UU No 9 tentang unjuk rasa tahun 1998," ujarnya di depan Gedung Bawaslu.

Ia pun menyebut aksi ini sebagai bentuk People Power meski aksi tersebut hanya diikuti oleh sejumlah massa.

"Ini bukti nyata People Power meski massanha belum banyak, inilah bentuk people power untuk unjuk rasa bukan untuk makar," kata dia.

Eggi Sudjana Berpendapat Seruan People Power Tak Mengandung Unsur Makar

Meski mengaku telah mengantongi izin untuk menggelar demo, tapi saat pihak kepolisian memintanya menunjukkan surat tersebut, Eggi tidak bisa menunjukkannya.

Untuk itu, pihak kepolisian pun tidak memberikan izin saat Eggi Sudjana dan Kivlan Zen ingin masuk ke Gedung Bawaslu.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan, pihak kepolisian terpaksa membubarkan aksi massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) lantaran tak mengantongi izin.

"STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) memang tidak dikelusrkan, mereka juga menyadari tidak ada STTP yang kami keluarkan makanya kami sudah koordinasi dengan mereka intinya mereka yang menyampaikan ini bubar dengan tertib," ucapnya.

Massa yang menggelar aksi demo ini sendiri ingin menuntut penyelenggara Pemilu mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Pasalnya, mereka menuding pasangan petahana tersebut telah melakukan banyak kecurangan dalam Pemilu 2019 ini.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved