Warga Khawatir Pemisahan Parkir di Depok Timbulkan Segregasi, Wali Kota Sebut Pengarusutamaan Gender
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan kebijakan parkir khusus wanita merupakan program pengarusutamaan gender
Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma
TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG - Sejumlah warga yang tergabung dalam kelompok warga cinta Kota Depok, siang ini berdialog dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Sahat Berlian.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menolak adanya pemisahan parkira antara pria dan wanita di Kota Depok karena dikhawatirkan dapat menimbulkan segregasi.
Sebelumnya diberitakan, parkir khusus wanita memang telah berlaku disejumlah tempat diantaranya di RSUD Kota Depok dan Kantor Wali Kota Depok.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan kebijakan parkir khusus wanita merupakan program pengarusutamaan gender.
"Kebijakan ladies parking itu penyiapan tempat untuk wanita, Kita menghargai mereka dan ini pengarusutamaan gender," kata Idris usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Depok, Cilodong, Jumay (19/7/2019).
Idris menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki teknis yang sama seperti di gerbong kereta commuter line.
"Artinya, teknisnya seperti kereta gitu, ladies gerbong. Jadi kalau perempuan boleh datang ke tempat laki-laki kalau penuh gerbongnya, tapi laki-laki tidak boleh ke tempat perempuan. Bukan pemisahan sama sekali," jelasnya.
• Kepala Dinsos Tangerang Selatan Jadi Korban Peretasan, Pelaku Minta Transfer Jutaan Rupiah
• Jasad Pria Ditemukan di Dalam Sebuah Mobil yang Terparkir di Kawasan Ciracas
Idris pun menegaskan, kebijakan program tersebut justru menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.
"Justru ini toleransi karena pengarusutamaan gender. Wanita kita hargai potensi kita hargai. Seperti di kantor Wali Kota kita siapkan parkir yang untuk ladies. Kalau ada mobil laki-laki kita tegur disitu. Tapi kalau wanita mau parkir diatas ya silakan. Itu prakteknya begitu. Tapi kita siapkan untuk laki-laki dan khusus perempuan," ucap Idris.
Terakhir, Idris mengatakan saat ini pihaknya tengah memperhatikan perkembangan dari kebijakan tersebut.
"Kita lihat perkembangannya, kalau bagus dan efektif terhadap pengarusutamaan gender akan kita lanjutkan. Ini juga sesuai dengan arahan pusat soal pengarusutamaan gender," pungkasnya.