Baca tanpa iklan
"Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tdk mampu. Ini sebaiknya dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi HAM di masa mendatang," tukas Fadli Zon.
• Dijerat Sejumlah Kasus Hukum, Ini Sosok yang Khawatirkan Ahmad Dhani, Selain Mulan Jameela
• Sang Kakak Cerita Kebiasaan Habib Bahar Jika Pulang Kampung ke Manado
• Ada Maladministrasi di Polisi, Novel Baswedan Beberkan Pertemuannya dengan Anggota Ombudsman Ini
Mundurnya keadilan ekonomi
Fadli Zon menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan penegakan HAM.
Ia menyoroti ada satu hal yang luput dari pemerintah soal pembangunan infrastruktur.
"Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM," tulisnya.
Melalui data BPS bulan November lalu, ia menyebut bagaimana perekonomian Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.
"Kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yg mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tidak bagus," ungkap politikus berusia 47 tahun ini.
"Artinya, pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66%, tahun ini turun menjadi 21,53%," sambungnya.
"Begitu juga dgn Kalimantan, yg kontribusinya turun dari 8,20% menjadi 8,07%. Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ," tandasnya.
Berikut cuitan lengkap dari Fadli Zon.
(TribunJakarta.com/ErlinaFS)