Tukang Becak Ini Hanya Bisa Menangis Saat Diminta Bayar Iuran Rp 300 Ribu

"Sehingga bisa mengarah dan berpotensi untuk melakukan praktik pungli. Kenapa saya katakan begitu, karena sudah jelas tertulis pada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya pihak sekolah mengabaikan surat edaran tersebut," tegasnya.

"Kami minta pihak berkompeten termasuk Inspektorat Kabupaten Blora untuk segera menelusuri dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan akan terlihat pelanggarannya, apakah pidana umum, korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kami akan koordinasikan hal ini," sambungnya.

Dijelaskan Sabarudin, dalam surat edaran Mendikbud menyatakan bahwa sekolah calon penyelenggara UNBK dilarang memberatkan atau membebani orangtua siswa dengan pungutan dan sebagainya untuk membeli atau menyewa komputer demi pelaksanaan UNBK.

"Sukarela atau sumbangan janganlah dijadikan alasan, apalagi sudah dianggarkan oleh APBD. Kalau memang anggarannya tidak cukup, tetap tidak boleh membebankan kepada wali murid. Harapannya UNBK bisa dilakukan bersama, namun harus mengukur kemampuan, jika sekolah belum siap tidak usah dilaksanakan," tegasnya.(Kontributor Grobogan, Puthut Dwi Putranto Nugroho)

Sumber berita Kompas.com dengan judul : Ketika Tukang Becak Menangis Tak Mampu Bayar Iuran Komputer Anaknya