Firman Wijaya Dilaporkan, Antasari Azhar Buka Babak Baru Kontra SBY

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - "Ini perang saya, this is my war. Perang untuk keadilan! Yang penting bantu saya dengan doa."

Kutipan yang begitu serius di atas merupakan sikap dan reaksi Susilo Bambang Yudhoyono atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baiknya oleh Firwan Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu kadung kesal setelah namanya disebut dalam persidangan terdakwa kasus KTP elektronik, Setya Novanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu.

Nama SBY muncul, tepatnya ketika Mirwan Amir tanya jawab dengan penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, terkait kasus korupsi KTP elektronik di muka persidangan.

Mirwan menyebut SBY pernah diingatkan ada masalah dalam kasus KTP elektronik tapi belakangan malah diteruskan.

"Saya menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan," ujar Mirwan di dalam persidangan pada Kamis (25/1/2018).

Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Baca: Cuitan Menteri Susi Mengusik Fadli Zon: Apa Sih Keberhasilannya?

Baca: Sudah Setahun, Tak Ada Komunikasi Veronica Tan dengan Ahok

Baca: Viral Berkat Kartu Kuning, Zaadit Taqwa Tak Keliru Lagi Soal Jakunnya

Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR itu menambahkan, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Tanggapan Bapak SBY karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan.

SBY menilai penyebutan namanya oleh Mirwan Amir menjawab pertanyaan Firman Wijaya di muka persidangan kala itu penuh rekayasa.

"Tiba-tiba ada percakapan antara pengacara dengan saksi, saudara Firman Wijaya dan saksi, saudara Mirwan Amir yang out of context, tidak nyambung. Menurut saya, penuh dengan nuansa set up, rekayasa," ujar SBY di DPP Partai Demokrat, Selasa (6/2/2018).