Fakta-fakta Pembangunan RPTRA Dihentikan, Terakhir di 2018 dan Dilarang Pakai APBD

Laporan wartawan TribunJakarta.com Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghapus program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Hal ini terbukti dari penghapusan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019.

Pada pelaksanaannya program besutan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terakhir ada di 2018.

Baca: Nikita Mirzani Dilaporkan ke Polisi oleh Sajad Ukra, Sikapnya Berubah?

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan, mengatakan penghapusan RPTRA bukan tidak masuk dalam prioritas kerja.

Alasan utamanya kata Agustino jumlah RPTRA yang kini terbangun dinilai telah ideal.

Agustino menyebut RPTRA kini sudah berada 290 lokasi dari rencana target sebanyak 267 titik.

"Sudah ideal, sudah lewatin target. Yang penting itu sudah tercapai rasionya dan sudah pasti merata karena (tersebar) di semua wilayah. Kalau di sini nggak punya, tapi sebelahnya punya, kan tinggal gabung saja," ujar Agustino, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (5/3/2018).

Baca: Nikmatnya Churros Ala Sheraton Grand dengan Cocolan Saus Cokelat Lezat

Tapi Agustino menekankan pembangunan masih bisa berlanjut selama tak menggunakan APBD DKI atau lewat progam Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta.

"Kalau ada (CSR) silahkan, kita terbuka," imbuhnya menutup.

Anies dan Sandiaga Ingin Lanjutkan

Hal berbeda diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno.

Sandiaga berharap pembangunan ruang interaksi warga itu dapat kembali dilanjutkan.

"Mestinya diterusin ya jika diperlukan sama warga," ujar Sandiaga Uno.

Menurut Sandi keberadaan RPTRA sangat penting dan menjadi prioritas pembangunan Ibukota.

"Nanti saya akan cek teknisnya," kata Sandiaga.

Menurut Anies, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sepakat untuk melanjutkan program pembanguna RPTRA.

"Tapi kebijakan kita sama Pak Anies, bahwa ruang terbuka ramah anak ini sangat-sangat diperlukan oleh warga masyarakat," ujar Sandiaga.

DPRD Kritik Pemprov DKI

Anggota dewan menilai lenyapnya pos RPTRA di APBD 2019 sebagai kemunduran.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus yang menilai begitu, bahkan dia meminta Pemprov DKI belajar lagi terkait alasan bahwa jumlah RPTRA telah cukup.

"RPTRA kita baru berapa? kalau dikatakan cukup RW kita ada 2.700, layaknya satu RPTRA untuk satu RW. Kalau dikatakan cukup Agustino belajar lagi aja," ungkap Bestari.

Lebih lanjut Bestari menuntut agar para pejabat benar-benar konsisten akan mengajak pihak swasta membangun RPTRA.

Baca: Tolak Bermain Futsal, Pelajar SMP Babak Belur Dihajar Temannya

"Yang penting CSR ada. Di situlah dituntut nanti bahwa kepiawaian seorang pimpinan daerah untuk mengajak banyak pihak turut serta dalam pembangunan, bagus. Kita harus lihat lagi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), isyaratkan RPTRA nggak? yang penting bagi saya tercapai, apakah modelnya dengan semak-semak, nanti kan dapat dinilai. Apakah dengan taman atau dengan makam. Tapi menurut saya RPTRA dibutuhkan," ungkapnya nyinyir.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menilai pembangunan RPTRA memang harus dilanjutkan.

Menurut Pandapotan, hal itu tak terkait isu penghapusan program unggulan Ahok, tetapi lebih ke arah percepatan pembangunan sebagai kota metropolitan.

Baca: Kronologi Tewasnya Driver Taksi Online di Gunung Bunder, Ini Peran 7 Pelaku Saat Jalankan Aksinya

"Makanya waktu coffe morning (Jumat, 2/3/2018) ditegaskan bahwa jangan meng-grounded ide yang bagus, jangan karena itu ide pemerintahan yang lama jadi kita grounded. Justru ide yang bagus itu harus kita kembangkan tingkatkan lanjutkan, karena kalau kebijakan yang bagus tidak dilanjutkan berarti sama dengan menghambat pembangunan. Sementara kita harus sudah punya cerminan sebagai kota metropolitan," jelasnya.

Sepakat dengan Sandiaga, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga juga ingin pembangunan RPTRA tetap ada untuk memberikan ruang tebuka yang lebih banyak untuk Jakarta.

"Karena kita ini kan sudah kewalahan tempat bermain. Makanya yang bisa fasilitasi ya Pemprov," ujar Pandapotan di Gedung DPRD, Jakarta,.

Pandapotan pun menanggapi bahwa banyak daerah-daerah di Jakarta yang masih membutuhkan RPTRA dan meminta untuk pembangunan RPTRA.

"Mestinya diterusin ya, jika diperlukan sama warga, nanti saya akan cek teknisnya. Tapi kebijakan kita sama pak Anies, bahwa ruang terbuka ramah anak ini sangat-sangat diperlukan oleh warga masyarakat, jadi nanti kita coba lihat kalau tahun ini (2018) misalnya sudah selesai programnya, nanti kita lihat pengembangan yang lain untuk memastikan adanya ruang terbuka yang diperlukan masyarakat ramah anak," ungkap Sandi, beberapa waktu lalu.

Kerja Keras Ahok

Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok sudah membahas lebih dulu bahwa RPTRA memang lebih baik pakai dana swasta.

Hal itu dikatakan Ahok lantaran APBD dahulu banyak dialokasikan untuk belanja hal-hal yang tidak prioritas.

"Saya meminta CSR (untuk pembangunan RPTRA), karena susah dapat APBD-nya. Lebih gampang beli UPS, meja pingpong, e-SMS-lah, aduh saya capek berantemnya," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, saat menyampaikan sambutan dalam peresmian RPTRA Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017).

Baca: Orang Utan Bandung Zoo Masih Sehat Setelah Ketahuan Merokok

Bahkan Ahok berupaya merayu perusahaan swasta untuk memberi program CSR ke Pemprov DKI.

Caranya Ahok memberi kompensasi perusahaan swasta menempelkan produk mereka di barang yang disumbangkan itu, termasuk RPTRA.

"Kalau Nestlé mau sumbang bus tingkat atau RPTRA lagi, saya minum susu Bear Brand atau pakai kaos Nestlé terus mau saya. Kayak pas dulu cat Kota Tua, saya pakai kaos dan mereka sumbang bus tingkat," kata Ahok lalu tertawa.

Baca: Massa Pendukung Korban Ijazah Palsu Ini Tuntut Penjarakan Mafia Pendidikan

Ketika Ahok membicarakan ini, sudah terdapat 187 RPTRA yang selesai dibangun oleh CSR perusahaan swasta.

Sementara itu Pemprov DKI Jakarta baru hendak membangun 100 RPTRA menggunakan APBD pada tahun 2017.

Di Maret 2018 ini program RPTRA Ahok benar-benar dilenyapkan karena tak lagi dianggarkan dalam APBD sesuai perkataan Kadis Perumahan, Agustino.