Silaturahmi UK PIP, Megawati Ogah Datang Terlambat ke MPR

Adapun pertemuan Dewan Pengarah UKP PIP dengan Pimpinan MPR membahas penyempurnaan draf naskah Garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Ada masukan kita membicarakan UUD 1945. Sebagian publik meminta kembali ke naskah UUD 1945 asli, sebagian lagi menginginkan tetap," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka pertemuan.

Berubah Nama

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dibentuk di era Presiden Joko Widodo akan berubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BP PIP).

Kepala BP PIP Yudi Latief mengatakan perubahan nama tersebut dilakukan sejak 28 Februari 2018 lalu.

"Sejak tanggal 28 Februari 2018 kami berganti nama menjadi BP PIP yang akan memperkuat sinergi dalam rangka penguatan ketahanan Pancasila. Oleh karena itu kami tadi pagi mengunjungi MPR RI dan siang ini bertemu dengan Panglima TNI untuk membicarakan sinergi tersebut," ujar Yudi.

Yudi mengatakan dengan perubahan nama dari unit kerja menjadi badan menandai bahwa lembaga tersebut akan tetap ada dalam usaha menjaga ketahanan ideologi negara walaupun pemerintahannya terus berganti.

"Setelah berubah dari unit ke badan, maka siapa pun presidennya maka lembaga ini akan tetap berjalan. Tadi pagi kami ke MPR dan mereka sepakat akan hal tersebut karena BP PIP ini awalnya berasal dari rekomendasi MPR RI," tegasnya.

Sebagai penanda perubahan nama, Presiden rencananya akan melakukan pelantikan kepada unsur pimpinan BP PIP.

Namun Yudi belum mengetahui kapan tanggal pelantikan tersebut dan apakah akan diisi oleh orang orang yang sama.

"BP PIP ini akan dilantik lagi. Ketua Dewan Pengarah tetap Ibu Megawati dan kepalanya juga tetap, mudah mudahan," ujarnya.

Salah satu alasan BP PIP menggandeng TNI, menurut Yudi Latief adalah karena TNI memiliki struktur hingga ke bawah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"BP PIP mulai berpikir mengenai sinergi demi ketahanan ideologi Pancasila di masa depan di masyarakat, misalnya BP PIP hanya satu badan di pemerintah pusat membutuhkan TNI yang memiliki struktur jauh ke bawah seperti Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Apalagi memang sudah sejak lama anggota TNI bahkan menjadi pengajar di daerah terpencil atau perbatasan Indonesia dengan negara lain. Nanti BP PIP dan TNI akan membuat kesepakatan ada program 'training of trainers' bagi prajurit TNI yang disiapkan untuk mengajarkan Pancasila ke tepian nusantara," ucap Yudi Latief.

Selain itu menurut Yudi, TNI yang erat sebagai institusi bela negara dinilai bisa menyalurkan semangat patriotisme dan cinta tanah air kepada masyarakat. Kemudian dengan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dimiliki TNI dan BP PIP bisa melakukan ekspedisi kebangsaan mengajak masyarakat ke daerah daerah terpencil dan perbatasan negara.

"TNI juga bisa memiliki semangat bela negara dan patriotisme yang bisa disalurkan ke masyarakat dengan kombinasi konten yang disiapkan BP PIP. Selain melalui kegiatan fisik seperti outbond, TNI juga bisa mengajak masyarakat untuk menuju pulau terluar Indonesia menggunakan alusista yang dimilikinya."

"Misal dengan mengajak pemuda dan mahasiswa melakukan ekspedisi ke suatu pulau dan mengadakan jambore kebudayaan di sana untuk melaksanakan proses pertukaran gagasan dan keragaman yang bisa menimbulkan rasa cinta tanah air. Sehingga konsep belajar Pancasila ke depan lebih kreatif, tidak dengan terpaksa, dan lebih mengasyikkan," tegas Yudi Latief.