Politikus Gerindra Nilai TGUPP Anies-Sandi Hanya Pemborosan, Tak Terlihat Kerjanya
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai banyak pihak tak ada kerjaan dan gunanya.
lihat foto
Laporan Wartawan Warta Kota, Theo Yonathan Simon Laturiuw
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai banyak pihak tak ada kerjaan dan gunanya.
Partai Gerindra yang nota bene sebagai partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta, terang-terangan meminta TGUPP dievaluasi apakah masih diperlukan atau tidak.
Setelah diresmikan pada Januari 2018 hingga kini mereka hanya menerima gaji dari APBD DKI Jakarta.
Kinerja sebagai pembantu Gubernur Anies sama sekali tidak berjalan sesuai harapan, demikian penilaian Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Iman Satria.
’’Lah, ini masyarakat banyak yang mengadu, TGUPP lambat menerima dan merespon aduan masyarakat,’’ ungkap Iman kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Raub (2/5/2018).
Iman meminta Anies-Sandi mengevaluasi kinerja semua TGUPP.
Menurut dia, pembentukan tim untuk membantu menjalankan Pemprov DKI Jakarta sama sekali tak berjalan
Bendahara DPD Partai Gerindra DKI itu menjelaskan, untuk membayar personel di lima bidang TGUPP Pemprov DKI harus merogoh APBD Rp 28 miliar.
Ada lima bidang di TGUPP yakni pencegahan korupsi, pengelolaan pesisir, ekonomi dan lapangan kerja, harmonisasi regulasi sampai pencepatan pembangunan, dan pengaduan masyarakat.
’’Tapi, mana kerjanya? Tak ada ini menurut saya. Gampang saja menilainya, masyarakat sering mengadu ke dewan susahnya mengadu ke Pemprov dan serapan masih rendah memasuki tengah tahun ini,’’ jelas dia.
Sejatinya, kata Iman, TGUPP adalah orang-orang profesional yang bisa mempercepat pembangunan.
"Ini malah cuma merepotkan atau memborosi APBD untuk membayar orang yang tak terlihat kerjanya," tegas Iman.
Iman menegaskan selama ini tak ada target pencapaian dari apa yang dikerjakan TGUPP.
’’Harus dilihat dan harus dievaluasi memang menurut saya. Supaya dana ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau, yang tak bisa kerja pecat saja, buat apa jadi beban Anies-Sandi dan APBD,’’ nada Iman meninggi.
