Pompa Kinerja Birokrasi, Kantor Staf Presiden Intensifkan Leaders Talk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko fokus memperhatikan persoalan birokrasi pada sejumlah lembaga pemerintahan pusat maupun daerah.

Moeldoko berupaya mencarikan solusi yang tepat agar tujuan birokrasi efisien, efektif, bersih, dan melayani tercapai.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar "Leaderstalk" lebih intens.

Moeldoko mengatakan program 'Leaderstalk' itu, diantaranya adalah mengundang para kepala daerah yang berprestasi melalui program kerjanya kemudian berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain yang kurang berhasil.

Di saat sama, KSP juga mencarikan pihak pemerintah pusat, swasta, dan lainnya yang bisa memecahkan masalah bersama.

Tujuannya, agar daerah bisa mengoptimalkan potensi wilayahnya.

"Pertemuan umpamanya nanti tiga pekan lagi kita undang mereka yang berhasil membuat birokrasinya maju, semisal Bupati Banyuwangi. Nanti dia ajari bupati lain (yang tidak berkinerja baik). Kita juga bawa pihak swasta, BUMN, dan lainnya yang bisa urun rembug mencari solusi," kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Moeldoko, yang juga doktor ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, persoalan birokrasi juga berkutat pada pengawasan.

Menurutnya, birokrasi yang bersih haruslah diawasi dengan cara yang baik.

"Sekarang persoalannya di birokrasi bersih itu adalah pengawasan. Seperti untuk inspektorat di kabupaten itu ada dibawah bupati. Itu strukturnya sudah salah. Bagaimana dia mau mengawasi bupati. Malah-malah dia bisa bersepakat dengan yang diawasi. Karena itu saya usulkan inspektorat dibawah gubernur, setingkat Sekda lah," kata mantan Panglima TNI itu.

Selama ini, Moeldoko menyatakan, persoalan birokrat yang bermasalah terkait perizinan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa.

Sehingga perlu pencegahan dari pemerintah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agenda 'leaderstalk' sendiri, diakuinya bukan hal baru.

Ini pernah digulirkan era Wakil Presiden RI Boediono yang mengundang sejumlah kepala daerah pada pertemuan setiap tiga bulan sekali berbagi program kerja unggulan untuk menggeliatkan kinerja pemerintah daerah.

Namun, ide ini kemudian dikembangkan Moeldoko untuk lebih mempercepat optimalnya birokrasi.

Agenda ini menjadi agenda rutin Kantor Staf Presiden (KSP) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).