Didesak Soal Cawapres Jokowi di Pilpres 2019, Jawaban Sekjen PDIP Tunggu 'Last Minute'

TRIBUNJAKARTA.COM - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapat sebuah pertanyaan terkait calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Diketahui, PDIP telah resmi mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti.

Dukungan itu disampaikan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bali pada Jumat (23/2/2018).

Melansir akun YouTube Channel Najwa Shihab yang diunggah pada Rabu (27/6/2018), tampak Hasto hadir menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa.

Ia tampak memberikan tanggapannya mengenai cawapres Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

"PDIP memberikan keputusan kapan? Jangan lah membuat geer Mas Romy, Golkar, PKB. Haruslah mengambil keputusan cepat saja," ungkap Najwa Shihab selaku Host Mata Najwa tampak mendesak.

"Nana, di dalam diskusi tadi ada satu yang juga dilupakan, Pileg dan Pilpres hampir bersamaan. Dengan demikian, setiap partai punya 21 ribu calon anggota legislatif. Ini akan jadi sebuah mesin kemenangan bersama," ungkap Hasto.

Untuk itu, gambaran Pilpres ke depannya ditentukan oleh koalisi antarpartai politik ini.

Menurutnya, mesin penggerak utama adalah para caleg dan presidennya.

Untuk itu, Ia membeberkan kalau ada kesepakatan usai Pilkada ini akan mengumpulkan parpol koalisi.

"Ini bukan pengalaman pertama bagi kami untuk berbicara cawapres. Yang jelas sampai hari ini rakyat memberikan apresiasi kepada kepemimpinan Pak Jokowi," tungkasnya.

"Lalu, kalau ditanya mengenai hitungan nama calon wakil berarti dalam waktu berapa lama lagi?," tanya Najwa.

• Unggul Sementara di Pilbup Bogor Versi Hitung Cepat, Ade Yasin: Kemenangan Ini Takdir dari Allah

“Momentumnya akan tiba pada waktunya. Awal Agustus, nanti last minute, kita juga akan menghitung dinamika politik,” tutur Hasto.

Ia memaparkan, faktor putusan Mahkamah Konstitusi-red terkait gugatan ambang batas presiden juga akan menambah dinamika politik 2019 mendatang.

Tak hanya itu, dirinya juga memaparkan memperhitungkan jumlah kader setiap partai yang menjadi kepala daerah.

• Kerap Lupa Lokasi Parkir Mobil? Begini Cara Menyiasatinya, Pakai Google Assistant!

"Ini juga yang kami perhitungkan dalam kerjasama antarpartai politik," bebernya.

Dalam kesempatan itu, tampak Ketua Korbid DPP Golkar, Happy Bone mengklaim akan tetap konsisten mendukung Jokowi sebagai capres 2019.

“Tidak mungkin pindah koalisi bagi Golkar. Yang ingin kita lakukan adalah meningkatkan elektabilitas,” imbuhnya.
Ini Videonya:

Jokowi Kerap Dituduh Jadi Antek Asing

Kerap disebut sosoknya sebagai antek asing, membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait isu tersebut.

Bantahan terkait isu tersebut diungkapkan dirinya di acara Mata Najwa yang ditayangkan pada Rabu malam (25/4/2018).

Antek asing disematkan kepadanya berkaitan pengesahan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dianggap sebagai pintu masuk tenaga kerja dari luar negeri.

Menurut Jokowi, keberadaan TKA tersebut merupakan hal wajar di era globalisasi saat ini.

Dirinya juga tak menampik adanya peningkatan TKA di Indonesia dalam satu tahun terakhir.

• 40 Hari Adara Wafat, Rasyid Rajasa Beberkan Kerinduan Hingga Cinta Tak Akan Pudar

"Tenaga kerja kita yang ada di Cina, informasi yang saya terima ada 80 ribu. Juga tak ada masalah. Saya kira ini kepentingan ekonomi," jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan kalau birokrasi tenaga kerja asing yang disederhanakan itu bukan maksud berpihak kepada TKA, melainkan untuk merampingkan birokrasi di Indonesia.

Jokowi mengungkapkan penyederhanaan birokrasi agar Indonesia tak memiliki birokrasi yang ruwet.

"Semakin banyak orang membuka lapangan pekerjaan karena ada pembukaan investasi, larinya justru adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat," tegasnya.

"Menyederhanakan perizinan tidak hanya soal TKA, tapi juga ditarik ke ranah politik, jadi kejadiannya seperti itu," lanjutnya.

Sementara itu, di tayangan Mata Najwa sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak menyangkal adanya kepercayaan masyarakat dengan isu komunisme hingga Jokowi disebut berpihak kepada asing.

Menurutnya, hal ini bisa ditunjukkan dalam kebijakan pemerintah.

"Tapi kami tak mau bahas itu, karena debatable."

• Mahfud MD Beberkan Kemungkinan Ahok Kembali ke Politik: Tak Bisa Jadi Capres dan Cawapres

Dirinya juga menjelaskan Jokowi merupakan orang baik, namun tetap di 2019 mengganti Jokowi dengan lebih baik.

"Kompetisi itu baik, menghadirkan yang lebih baik dari Jokowi," katanya.

"Sampaikan dulu calon presidennya baru cetak kaos," imbuh Adian Napitupulu.

Hal lain menjadi perdebatan adalah kebijakan Tenaga Kerja Asing.

Kebijakan tersebut dianggap memudahkan tenaga kerja dari luar negeri khususnya Cina, untuk bekerja di Indonesia.

Namun politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu serta merta mendebat, "Ini soal tenaga kerja asing atau tenaga kerja Cina? Jangan dipersepsikan demikian dong."