Pemprov DKI Jakarta Disarankan Gandeng Investor Kelola Sampah Bantargebang

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Persoalan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, belum tertangani maksimal.

Volume sampah yang masuk mencapai 7.000 ton per hari, membuat sampah di atas lahan 110 hektare itu kian menggunung.

Belum lagi polusi yang ditimbulkan.

Sementara metode penghancur terbaik belum ada.

Pemerhati lingkungan, Riady menilai persoalan sampah merupakan hal mendesak untuk ditangani karena polusi yang ditimbulkan merugikan masyarakat.

Pemerintah juga sudah menegaskan lewat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurutnya di balik dampak negatif, sebenarnya banyak juga hasil positif dari sampah.

Riady mengatakan, sampah kini bisa diolah menjadi energi penghasil listrik dan lainnya, dengan memanfaatkan teknologi.

"Potensi sampah ini sebenarnya sangat besar. Panas yang dihasilkan sampah bisa diubah menjadi energi terbarukan. Belum lagi air rembesan sampah yang bisa diolah menjadi pupuk organik," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (7/12/2018).

Dalam pengelolaan sampah, dirinya memberikan saran Pemprov DKI untuk melibatkan investor. 

"Yang jelas, bila sampah dikelola dengan manajemen yang baik, masahal polusi teratasi. Ada energi yang dihasilkan yang bermanfaat bagi orang banyak, dan tentu ada tenaga kerja yang direkrut. Itu namanya dampak turunan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima pemaparan dari PT Multi Energi Terbarukan (PT MET) yang mengajukan ide terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Pengolahan sampah menggunakan tekonologi quasi pyrolysis.

Dengan teknologi tersebut, sampah bisa diubah menjadi energi listrik hingga berkekuatan 165 Megawatt.

Pengolahan sampah juga bisa menghasilkan tiga level air, yakni air minum untuk dikonsumsi, air aki, dan air infus.

Teknologi ini sudah diterapkan di sejumlah negara di Eropa.