Usulan Tarif MRT, Penumpang Sedia Bayar Rp 8.500 Per 10 Kilometer
Agung menyebutkan, dari survei yang dilakukan PT MRT Jakarta menghasilkan willingness to pay atau kesediaan membayar sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer
Penulis: Suci Febriastuti | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti
TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Agung Wicaksono mengatakan sudah mengajukan usulan tarif kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Ini memang pada akhirnya keputusan ada di tangan Pemprov DKI yang bisa diberikan, kami Direksi sudah berkorespondensi dengan Pemprov mengusulkan tarif berdasarkan hasil survei" ujar Agung di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).
Agung menyebutkan, dari survei yang dilakukan PT MRT Jakarta menghasilkan willingness to pay atau kesediaan membayar sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer.
"Jadi Anda bisa tahu di 16 kilometer fase I ini kira kira seperti apa harganya. Dan kita akan terapkan nantinya berbasis jarak. Jadi tidak sama Lebak Bulus sampai Blok M atau Blok M sampai Bundaran HI, itu berbeda-beda. Ada formulanya dan ada tabelnya," jelasnya.
• Seorang Wanita Jadi Korban Pembunuhan di Villa Kapuk Mas Penjaringan Jakarta Utara
Dengan berbasis jarak, maka diharapkan banyak masyarakat yang bepergian dalam jarak dekat lebih memilih untuk naik kereta MRT Jakarta.
"Karena apa, kalau begitu bisa orang jarak dekat dari Bundaran HI ke SCBD, maka kalau lebih murah akan lebih tertarik naik MRT daripada naik taksi atau ojek sekali pun. Karena target kita agar orang beralih menggunakan angkutan massal," kata dia.
Dari hasil survei yang dilakukan MRT sebelumnya, Agung Wicaksono menyebutkan 65,6 persen dari 10 ribu responden ingin beralih menggunakan kereta MRT.
"Dari sekitar 10 ribu responden yang terlibat dalam ridership survey yang kami lakukan melalui kanal daring beberapa waktu yang lalu, sekitar 65,5 persen responden bersedia untuk beralih menggunakan kereta MRT Jakarta," ujarnya Agung.
Agung juga mengatakan sebanyak 19,6 persen responden bersedia membayar di atas Rp 8.500.
"Dan kita ajukan ini untuk kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini macam-macam termasuk salah satunya kebijakan subsidi yang sudah kita ajukan. Tapi sekali lagi ini butuh pembahasan dengan Pemprov nantinya untuk di putuskan di APBD 2019," tukasnya.
