Breaking News:

ASN Pemkot Bekasi Mengaku Diperintah Atasan Hentikan Pelayanan, Ini Rekomendasi Ombudsman

"Pernyataan dari para ASN, mereka diperintahkan oleh pihak tertentu, ada juga diperintahkan oleh atasan mereka (menghentikan pelayanan publik),"

Penulis: Erik Sinaga | Editor: Erik Sinaga
KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA
Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah (kiri) dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat konfrensi pers laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) malaadministrasi penghentian pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi di Kantor Ombudsman Jakarta Raya di Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018). 

Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas Bekasi

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberikan sejumlah rekomendasi tindakan korektif yang harus dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai telah melakukan malaadministrasi.

Tindakan malaadinistrasi itu mengakibatkan terhentinya pelayanan publik di 12 kecamatan dan kelurahan di Bekasi pada 27 Juli lalu.

"(Ada) beberapa tindakan korektif yang kami berikan dan harus dilakukan oleh pejabat terkait untuk menindaklanjuti peristiwa penghentian layanan publik di Bekasi," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) malaadministrasi penghentian pelayanan publik di Bekasi, di Kantor Ombudsman Jakarta Raya di Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Ombudsman meminta Ruddy memberikan sanksi kepada Inspektur Kota Bekasi, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas yang tidak kompeten melaksanakan tugas mereka.

Pj Wali Kota Bekasi diminta untuk memerintahkan Inspektur Kota Bekasi menindaklanjuti laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) untuk mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan publik yang terhenti.

Ruddy diminta melakukan evaluasi penundaan berlarut dalam tindak lanjut rekomendasi KASN tentang surat nomor 800/5202/Otda 7 Juni 2018 perihal tanggapan terhadap konsultasi penanganan pelanggaran netralitasi Sekda Kota Bekasi.

Plh Sekda Kota Bekasi diminta melakukan pembinaan dan pengawasan ASN di Bekasi agar tidak lagi melakukan penghentian pelayanan publik.

Pj Wali Kota dan Sekda Bekasi secara bersama-sama melakukan koordinasi yang lebih baik dalam pengawasan ASN dan pelayanan publik.

Ombudsman juga meminta Wali Kota Bekasi terpilih tidak merekomendasikan dan atau mengangkat mantan Sekda untuk posisi jabatan apapun pada pemerintahan Kota Bekasi selama 5 tahun ke depan terhitung sejak LAHP diterima Pj Wali Kota Bekasi.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved