Jokowi Tak Tetapkan Gempa Lombok Bencana Nasional, Ratna Sarumpaet: Pakai Akal Dong

TRIBUNJAKARTA.COM - Aktivis Ratna Sarumpaet mengkritisi sikap Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak menetapkan gempa bumi Lombok sebagai bencana nasional.

Ia mengungkap blak-blakan pendapatnya di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (21/8/2018) malam.

Melansir Kompas.com, Jusuf Kalla menuturkan alasan dibalik pemerintahannya tak menetapkan gempa bumi Lombok sebagai bencana nasional.

"Status bencana nasional itu apabila pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa sehingga bantuan dari luar negeri kita butuhkan. Kalau kita masih mampu, tidak perlu jadi bencana nasional", jelasnya.

Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah daerah dan pusat masih mampu menangani dampak dari gempa bumi di lokasi tersebut. Meski tidak berstatus bencana nasional, penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sudah berskala nasional.

Sementara itu, Sekretaris Pramono Anung mengatakan penetapan status bencana nasional untuk peristiwa gempa bumi di Lombok dianggap akan merugikan Indonesia.

"Kalau dinyatakan bencana nasional, berarti bencana itu mencakup seluruh Republik Indonesia dan itu menjadikan berbagai negara mengeluarkan travel warning. Dampak dari itu luar biasa yang tidak diketahui publik. Jadi, kerugiannya lebih banyak," ujar Pramono di Istana Presiden, Senin (20/8/2018).

Pemerintah lalu memutuskan mengoptimalkan kinerja kementerian dalam hal penanganan dampak gempa bumi dengan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan dampak bencana gempa bumi di NTB sebagai dasar hukumnya.

Dengan Inpres itu, lanjut Pramono, penanganannya akan sama seperti penanganan bencana nasional.

Tapi, hanya fokus kepada wilayah yang terdampak gempa bumi saja.

"Inpres itu memberikan mandat ke Menteri PU-PR dan BNPB melakukan penanganan dan pelaksanaan di lapangan melibatkan TNI dan Polri," ujar Pramono.

Saat ini, Kementerian PU-PR sedang menginventarisasi jumlah bangunan yang rusak agar dapat segera direhabilitasi.

Bangunan yang didata, mulai dari rumah masyarakat, sekolah, tempat ibadah hingga rumah sakit.

Penerbitan Inpres pun diyakini akan memangkas banyak aturan sehingga penanganan akan jauh lebih cepat.

• Jokowi Janji Blok Migas untuk Kemakmuran Rakyat, Ratna Sarumpaet: Janji Seorang Pembohong

• Tips Terhindar Kolesterol Saat Menyantap Daging di Idul Adha, Konsumsi Minyak Zaitun dan Kunyit

"Kalau Perpres, itu mesti masih ada turunannya lagi, harus buat peraturan menteri dan sebagainya. Terlalu lama. Kalau Inpres kan instruksi presiden kepada semua menteri dan jajaran. Jadi jauh lebih efektif," ujar Pramono.

Kebijakan yang sama pernah dilaksanakan saat gempa bumi mengguncang Pidie, Aceh.

Ratna Sarumpaet mengatakan, kebijakan dengan tak menetapkan gempa bumi Lombok sebagai bencana nasional mencerminkan tak adanya rasa kemanusiaan pemerintah.

"Ada hajatan besar di Jakarta, Asian Games, itu penting buatku. Tapi ada bencana di sana. Dua-duanya sama penting tapi jangan sampai pemerintah keluar dari Istana rugi apabila menetapkan bencana nasional. Negara apa ini?" tegasnya.

"Pakai akal dong. Mungkin harus ada ujian kemanusiaan dulu sebelum menjadi presiden. Kalau enggak mengerti arti kemanusiaan, jangan jadi presiden," sambungnya.

Ratna mengatakan, hal itu sama terjadi ketika ada peristiwa Danau Toba.

"Turis tuh enggak datang untuk tahu cerita masa lalu, yang penting pemandangan Toba bagus. 164 jenazah ditinggalkan di dasar hanya dalam 2 minggu, ada Bupati yang berdebat dengan saya di sebuah pertemuan 'Marilah Bu Ratna kita bersyukur dengan kebaikan pemerintah', saya sampai marah dengan dia," paparnya.

"Yang saya mau katakan ada yang salah dan elu enggak liat, enggak berhak lo disini," sambung Ratna.

Tak hanya itu, Ratna Sarumpaet menyatakan, dirinya membuat penelitian soal pemuka agama yang secara beruntun dikatakan dianiaya.

• Sederet Ucapan Selamat Idul Adha Cocok Dibagikan untuk Keluarga dan Kerabat

• Banyak Sindiran Aksi Naik Moge Pakai Stuntman, Wishnutama Ungkap Sosok Jokowi Sebenarnya

"Kepolisian mengatakan, seluruhnya hoaks padahal yang meninggal ada satu orang di Bandung. Yang benar cuma tiga," imbuhnya.

Hingga kemudian, Ratna Sarumpaet menegaskan, membuat Bandung Informal Meeting dan mengirim investigator ke seluruh Jawa.

"Jadi kalau kamu mau tau laporannya apa, datang ke rumah saya di Kampung Melayu," bebernya.

"Bangsa ini jelas mau ambruk. Yang rugi itu siapa?" lanjutnya.

Ratna menuturkan, ia telah mengkritik berbagai penguasa di Indonesia dan tak akan berhenti untuk mengkritisi pemerintah.

Simak Videonya: