PKS dan Gerindra Berebut Duduki Wagub DKI, Ada Cerita di Balik Tandatangan M Taufik

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA — Pilpres 2019 masih jauh, tapi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra semakin terang berebut jabatan wakil gubernur DKI Jakarta setelah ditinggal Sandiaga Uno.

Sandiaga mundur setelah diusung partai koalisi Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. 

Dalam perkembangan terbaru terungkap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik telah menyetujui dua nama kader PKS sebagai penganti Sandiaga Uno.

Namun, Taufik menyatakan, persetujuan itu tidak sah secara administratif.

Sekadar informasi, Gerindra dan PKS mengawinkan Anies dan Sandiaga sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017. Akhirnya, pasangan ini terpilih.

Terkait persetujuan Taufik yang kemudian dianggap tidak sah itu merujuk pada peristiwa 10 Agustus 2018 di ruang tunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saat itu merupakan waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden usungan Gerindra dan PKS, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan apa yang terjadi hari itu.

Menurut dia, saat itu Wakil Sekjen DPP PKS Abdul Hakim menyodorkan surat kepada Mohamad Taufik.

Surat itu berisi kesepakatan bahwa posisi wakil gubernur akan diisi kader PKS.

PKS sudah mencantumkan dua nama kadernya yang akan diajukan sebagai kandidat wagub.

"Nama yang diajukan (PKS) itu Mardani Ali Sera sama Nurmansjah Lubis," kata Satria seperti dilansir Kompas.com pada Kamis (23/8/2018).

Mardani Ali Sera merupakan Ketua DPP PKS, sedangkan Nurmansjah Lubis adalah anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta dari PKS.

Iman Satria mengatakan selama ini Gerindra dan PKS selalu menjadi mitra dalam berpolitik.

Ia berharap PKS tidak "marah" hanya karena memperebutkan masalah jabatan wagub DKI Jakarta.