PKS dan Gerindra Berebut Duduki Wagub DKI, Ada Cerita di Balik Tandatangan M Taufik
Pilpres masih tahun depan, tapi PKS dan Partai Gerindra semakin terang berebut jabatan wakil gubernur DKI Jakarta setelah ditinggal Sandiaga Uno.
Penulis: Yogi Gustaman | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Sementara itu, Lulung mangatakan rapat pimimpin membahas sosok pengganti Sandiaga saat ini baru masuk tahapanan penyampaian undangan ke Badan Musyawurah.
"Ingin mengumumkan pemberhentian Sandiaga sebagai wagub. Terus kemudian proses dari pergantian itu nantinya itu harus diusulkan oleh partai masing-masing," ujar Lulung.
PKS anggap wajar
Ketua Komisi Kebijakan Publik MPW PKS DKI Jakarta Achmad Yani mengaku tidak mengetahui adanya surat itu.
Menurut dia, itu merupakan urusan para pimpinan partai.
Namun, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu menilai tidak berlebihan jika PKS menginginkan jabatan wakil gubernur DKI.
Yani mengatakan, pembagian seperti itu wajar karena Gerindra sudah mendapatkan posisi calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019.
"Saya kira hal ini wajar ya karena memang untuk pilpres, koalisi PKS dan Gerindra mendukung Pak Prabowo sebagai capres dan Pak Sandi yang dari Gerindra kita dukung juga sebagai cawapres," ujar Yani.
"Maka, tentu saja kalau ada posisi lain, pasti Gerindra akan memberi kesempatan juga pada PKS," tambah dia.
Ia menambahkan, dalam sebuah hubungan koalisi, wajar jika ada kesepakatan semacam itu.
PKS sudah memberi kesempatan kepada Gerindra untuk mengisi posisi capres dan cawapres pada Pilpres 2019.
Yani berharap Gerindra bisa memberikan kesempatan yang sama ke PKS untuk posisi wagub DKI.
"Mudah-mudahan, apa yang jadi harapan PKS ini bisa diterima Gerindra karena kami ingin adanya satu kebersamaan," ujar Yani.
NasDem ikut bersuara
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta akan mempertanyakan dalam rapat paripurna soal nama kandidat wagub DKI pengganti Sandiaga Uno yang hanya berasal dari PKS.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, sebaiknya kandidat wakil gubernur DKI tak hanya berasal dari PKS, melainkan dari Partai Gerindra juga.
Sebab, keduanya merupakan partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.
"Masak namanya dari PKS semua? Seharusnya dari Gerindra ada juga, satu-satu kan. Kalau benar (hanya kader PKS yang diusulkan), nanti kita tanya di paripurna kenapa Gerindra tidak mengusulkan," ujar Bestari ketika dihubungi, Jumat (24/8/2018).
Hal ini untuk menanggapi adanya kesepakatan yang terjadi antara PKS dan Gerindra.
"Kita akan mempertanyakan itu, kita kan menunggu dari kedua belah partai pengusungnya. Kan masing-masing pengusung itu mengirim nama," ujar Bestari.
Memang, lanjut dia, bisa saja Partai Gerindra telah menyetujui nama-nama yang diajukan PKS.
Namun, Bestari mengatakan, fraksinya tetap akan mempertanyakan.
Apalagi, partai pengusung yang berhak hanya dua partai. Dua partai itu harus mengajukan dua nama kandidat wagub untuk diputuskan DPRD DKI. Maka, kata Bestari, sudah sewajarnya nama kandidat berasal dari dua partai itu. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com/Kompas.com)
