Timses Jokowi Tantang Sandiaga Uno Debat Soal Ekonomi, Ratna Sarumpaet Blak-blakan Sebut Sakit Jiwa
Aktivis Ratna Sarumpaet menanggapi soal sikap tim sukses Jokowi yang menantang cawapres Sandiaga Uno untuk berdebat tentang perekonomian.
Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Erik Sinaga
TRIBUNJAKARTA.COM - Aktivis Ratna Sarumpaet mengkritisi sikap tim sukses Jokowi yang menantang Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno untuk berdebat tentang perekonomian.
Ia mengungkap pendapatnya di laman Twitter pribadinya pada Rabu siang (29/8/2018).
Ratna Sarumpaet tampak me-retweet sebuah berita yang berjudul Timses Jokowi-Ma'rif Tantang Sandi Debat soal Ekonomi.
Tak hanya me-retweet, Ratna juga mengomentari berita tersebut.
Ratna menerangkan, hal tersebut merupakan sakit jiwa.
"Timses @jokowi benar-benar sakit," ungkapnya.
Menurut Ratna, Jokowi tidak mampu membayar hutang.
Selain itu, juga tidak mampu sejahterakan rakyat.
"Sok nantangin penantang," tegasnya.
Diketahui, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding memberikan pendapatnya soal pernyataan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahwa perekonomian Indonesia sedang terpuruk.

"Ayo kita debat sama Sandi soal ekonomi. Ya kita siap debat sama Sandi, siapapun," kata Abdul di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018) dilansir dari Kompas.com.
Abdul mempertanyakan indikator-indikator yang dipakai kubu Prabowo-Sandi bahwa ekonomi Indonesia sedang terpuruk.
• Buka Polling Soal Lelaki Idaman, Hotman Paris Bandingkan Jonathan Christie dengan Sosok Ini
• Jadi Wartawan Lebih 20 Tahun, Putra Nababan Beberkan Fakta Nyaleg Lewat PDI Perjuangan
Ia meminta mereka untuk menggunakan sumber data yang valid terkait hal tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Hasto Kristiyanto juga menyatakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bersama pasangan Jokowi-Ma'ruf siap adu gagasan di bidang ekonomi dengan koalisi pendukung Prabowo-Sandi.
"Pak Jokowi punya pengalaman yang sangat luas, beliau sangat paham urusan pengendalian inflasi, dia sangat paham bagaimana BBM menjadi satu harga, bagaimana konfigurasi di dalam sistem energi nasional menjadi lebih berimbang, lebih berdaulat," kata Hasto di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta, Minggu (20/8/2018).
• Atlet Sepeda Indonesia Melaju ke Perdelapan Final Nomor Sprint Putra Asian Games 2018
• Sandiaga Anggap Kehadiran Deddy Mizwar Berkah Jadi Timses Jokowi-Maruf Amin
Menurut Hasto, Jokowi telah bersusah payah memperbaiki warisan ekonomi yang sempat terpuruk pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Ia menilai Jokowi membawa nuansa baru dengan membangun perekonomian yang adil bagi masyarakat Indonesia.
Eggi Sudjana Minta Jokowi Tiru Keputusan Sandiaga
Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo-Sandi (RN PAS) Eggi Sudjana meminta Presiden Joko Widodo untuk meniru sikap Sandiaga Uno.
Eggi meminta Jokowi juga mundur dari jabatan Presiden karena sudah mendaftar sebagai capres sama seperti Sandiaga yang mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur Jakarta.
“Sandiaga membuktikan taat undang-undang (UU) dengan mengundurkan diri, kalau Jokowi paham UU harusnya dia mengundurkan diri atau minimal cuti karena dia sekarang sudah capres,” ungkapnya.
Hal itu disampaikan Eggi dalam acara konsolidasi relawan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (27/8/2018) malam.
UU yang dimaksud Eggi adalah UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebut setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.
Eggi menyebut jika Jokowi tidak mengundurkan diri atau cuti dari jabatan Presiden dikhawatirkan akan menyalahgunakan fasilitas negara.
“Kemarin saja setelah mendaftar beliau bertemu dengan ketua umum partai-partai koalisi di Istana Negara Bogor,” terangnya.
“Itu kan berarti menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok, itu berarti merampok hak rakyat,” pungkasnya.
Menurut pasal 267, 281, 299, dan 300 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebut petahana wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara saat kampanye Pilpres.
Dalam UU itu juga disebutkan petahana dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye kecuali fasilitas pengamanan untuk pejabat negara.