Prabowo Subianto Kritik Pemerintah: Singgung Utang Hingga Pelemahan Rupiah

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengkritik perekonomian Indonesia.

Dia menyinggung utang RI tiap hari naik Rp 1 triliun.

Dalam sambutannya di Seminar Nasional dan Bedah Buku "Paradoks Indonesia", Prabowo menyoroti utang Indonesia yang pada kuartal I 2018 menyentuh Rp 4.227 triliun atau sebesar 29,79 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Saudara-saudara utang pemerintahan kita naik terus ya kan, 95 juta orang masih hidup miskin. Utang pemerintah kita naik terus. Sekarang hitungannya Rp 1 triliun tiap hari," kata Prabowo di salah satu hotel kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

"Ada yang mengatakan tidak ada masalah tapi para ahli yang mengerti bahwa utang itu mengancam kedaulatan," lanjut Prabowo.

• Pemilik Selembar Kalender yang Dijual di Arena Asian Games 2018 Ini Pernah Ditawar Seharga Mobil

Prabowo pun menuturkan kini ada ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia.

Mengutip dari Data Bank Dunia, di Indonesia ada 40 orang terkaya yang memiliki kekayaan 584 kali rata-rata orang Indonesia lainnya.

"Pertumbuhan ekonomi tidak naik, Indonesia terancam negara miskin selamanya. Ya bener ada orang Indonesia yang kaya raya. Satu persen menguasai setengah kekayaan, 10 persen terkaya menguasai 75 persen kekayaan Indonesia," tuturnya.

Sejumlah tokoh hadir dalam kesempatan ini seperti Hashim Djojohadikusumo, Mien Uno, Rizal Ramli, dan Fadli Zon.

Buku "Paradoks Indonesia" ditulis Prabowo pada 2017 silam, yang berisi pandangan strategis Indonesia di mana sebagai negara kata tetapi masih banyak rakyat hidup miskin.

Kritik Pelemahan Rupiah
Bakal capres yang diusung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat, Prabowo Subianto, menilai, melemahnya rupiah lantaran produksi dalam negeri saat ini masih kurang.

Hal itu disampaikan Prabowo saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Diketahui, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di Rp 14.761.

"Masalah mata uang melemah karena produksi kita, karena kekayaan kita, tidak tinggal di Indonesia. Harus ini yang kita sadari," kata Prabowo.

Ia mengatakan, saat ini perekonomian Indonesia mengalami kebocoran karena banyak kekayaan Indonesia yang tak lagi dimiliki sendiri.

Saat ditanya langkah apa yang akan dia perbuat jika nantinya terpilih menjadi Presiden, Prabowo menjawab ia akan mematuhi pasal 33 UUD 1945, yang mengharuskan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

"Ya harus taat kepada UUD kita. Jadi, kita hanya bisa mata uang kita kuat kalau ekonomi kita kuat, kalau kekayaan kita tetap tinggal di Indonesia. Kita harus dukung produksi. Produksi harus kita dorong," ujar Prabowo.

Singgung Kehidupan Demokrasi
Bakal calon presiden Prabowo Subianto menilai aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden dapat mengancam demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.

Diketahui, salah satu penolakan aksi gerakan #2019GantiPresiden menimpa Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu.

Bahkan kejadian pada Neno Warisman telah terjadi untuk kedua kali setelah pertama ditolak di Batam.

"Keadaan demokrasi juga terancam. Kebebasan berpendapat, kebebasan berhimpun, berserikat. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi diusir dari negaranya sendiri," kata Prabowo dalam sambutan pada Seminar Nasional bedah buku Prabowo berjudul "Paradoks Indonesia" di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Ia menuturkan sudah seyogyanya negara mengayomi rakyat yang ingin menyampaikan pendapat, bukan membubarkan.

• Pengunjung GBK Masih Bisa Beli Official Merchandise Asian Games Hingga Esok Hari

"Apakah republik ini yang kita cita-citakan? apakah republik ini yang dicita-citakan pendiri bangsa ini? apakah republik seperti ini yang mereka perjuangankan oleh pahlawan-pahlawan yang gugur? bukan, republik ini yang kita inginkan," kata dia.

Prabowo berharap aparat milik negara dapat melindungi rakyat yang ingin menyampaikan pendapat.

"Kita sangat prihatin kalau aparat-aparat negara milik negara, milik bangsa, kalau alat negara tidak mengerti melindungi rakyat Indonesia. Bukan menjadi alat suatu golongan. Itu pelanggaran UUD. Kalau dibiarkan, sejarah manusia mengatakan bahwa rakyat tidak akan terima," ucapnya.

Sebelumnya, penolakan terhadap deklarasi tersebut juga menimpa Ahmad Dhani yang akan hadir dalam aksi gerakan di Surabaya. (Tribunnews.com/Kompas.com)