Ekonom Amerika Kritik Jokowi Soal Rupiah, Fadli Zon Setuju dan Sindir Perhelatan IMF di Bali

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon ikut angkat suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pelemahan rupiah.

Hal ini menyusul pendapat ekonom Amerika di Universitas Johns Hopkins, Prof. Steve Hanke, yang menyebut pernyataan Jokowi sebagai omong kosong.

Politisi Partai Gerindra ini lalu mengaitkan komentar Steve Hanke dengan rencana Indonesia menjadi menjadi tuan rumah pertemuan IMF dan Bank Dunia Oktober mendatang.

"Setuju. Ironisnya, pemerintah akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF / Bank Dunia pada Oktober 2018 nanti akan menghabiskan biaya USD 70 juta," ujar Fadli Zon dari laman Twitter @fadlizon yang diunggah pada Kamis (6/9/2018).

Simak ulasannya di bawah ini:

Rupiah belum berotot. Kurs spot rupiah melemah tipis 0,02 persen menjadi Rp 14.938 per dollar AS, Rabu (5/9/2018).

Serupa, rupiah pada kurs tengah Bank Indonesia juga terkoreksi 0,59 persen menjadi Rp 14.927 per dollar AS.

Presiden Jokowi mengemukakan, rupiah tak berdaya atas dollar AS karena faktor eksternal.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, hal itu terlihat dari pelemahan mata uang negara lain terhadap dollar AS.

"Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi. Baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di AS, baik yang berkaitan dengan perang dagang AS dan China, baik yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina," ujar Jokowi di Pelabuhan Tj Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/4/208) kemarin.

Menurutnya, pemerintah berikut otoritas terkait terus memantau kondisi rupiah terhadap dollar AS.

Ia mengaku, pemerintah akan terus menjaga kondisi ekonomi nasional agar penguatan dollar AS tidak berpengaruh besar terhadap kondisi di masyarakat.

"Saya terus melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, pelaku-pelaku usaha. Saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya," urainya seraya menegaskan, pemerintah berupaya mengurangi defisit transaksi berjalan dengan mengerek naik ekspor, dan mengurangi impor.

Selain itu, pemerintah berusaha menggenjot investasi demi menjaga pondasi ekonomi dalam negeri.

"Target saya sudah saya berikan agar dalam satu tahun betul-betul ada perubahan di penyelesaian defisit transaksi berjalan," paparnya.

• Rupiah Anjlok Terhadap Dolar dan Mata Uang Lainnya, Warga Berburu Dolar dan Harga Elektronik Naik

• Rupiah Melemah hingga Rp 15 Ribu, Money Changer Banjir Pengunjung

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, pemerintah mewajibkan penggunaan solar bercampur minyak kelapa sawit 20 persen atau B20.

Hal itu ditujukan untuk memotong angka impor minyak demi mengurangi defisit transaksi berjalan.

"Ini akan mengurangi impor minyak yang nggak sedikit. Perkiraan kita ini 5 hingga 6 miliar US$. Kemudian kalau CPO kita pakai sendiri untuk B20 maka suplai ke pasar turun, sehingga kami harapkan harga CPO juga naik. Ini sudah merangkak naik," ucapnya.

Ia juga menegaskan, menggenjot kandungan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Penjelasan Jokowi pun bergayung sambut.

Diberitakan reuters, Steve Hanke menyebut jika Jokowi hanya omong kosong karena menyalahkan rentetan faktor eksternal sehingga rupiah terjun bebas.

Steve mengatakan, jika AS dan IMF tidak berencana untuk menggulingkan Soeharto 20 tahun lalu, maka Indonesia akan memiliki rupiah yang sehat saat ini.

"#Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa faktor eksternal berada di belakang #jatuhnya rupiah ke posisi terendah 20-tahun. Omong kosong apa. Jika AS & IMF tidak berencana untuk menggulingkan Soeharto 20 thn lalu, Indonesia akan memiliki mata uang & rupiah yang sehat," kata Steve.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengaku setuju.

Fadli Zon pun mengatakan jika hal ironis terjadi karena Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF dan Bank Dunia Oktober mendatang.

"Setuju. Ironisnya, pemerintah akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF / Bank Dunia pada Oktober 2018 nanti akan menghabiskan biaya USD 70 juta," ujar Fadli Zon.

Sebelumnya, Fadli Zon dan Steve Hanke sempat membahas hal serupa mengenai ekonomi Indonesia dan IMF.

Hal tersebut mereka lakukan pada Maret 2018 lalu.

Keduanya tampak saling berbalas pesan membicarakan kondisi ekonomi Indonesia, pelengseran Soeharto, hingga pertemuan IMF.

Fadli Zon awalnya menanyakan pendapat Steve Hanke soal peran International Monetary Fund (IMF) dalam krisis yang dialami Indonesia 20 tahun lalu.

Hal itu lantaran Steve Hanke berada di Indonesia saat terjadinya krisis.

@Fadlizon: Prof @steve_hanke , I know you were in Indonesia 20 years ago during the economic crisis.

What do you think of the IMF's role at that time?

Prof @steve_hanke, saya tahu anda berada di Indonesia 20 tahun yang lalu saat terjadi krisis ekonomi.

Apa pendapat Anda tentang peran IMF saat itu?-red).

Steve Hanke kemudian membalas pesan Twitter Fadli Zon tersebut, ia menyatakan jika IMF berperan dalam mengacaukan Indonesia.

@steve-hanke: The IMF's role in Asian Fin. Crisis at direction of U.S. Pres. Bill Clinton = give advise to destabilize Indonesia & topple Pres. Suharto.

(Peran IMF dalam akhir Asia. Saat krisis diberi arahan Presiden Amerika Bill Clinton = memberi nasehat untuk mengacaukan Indonesia dan menggulingkan Presiden Soeharto-red).

Mendapat balasan dari Steve Hanke, Fadli Zon lantas mengucapkan terima kasih dan memberikan kesimpulan jika IMF hanyalah alat politik.

"Many thanks Prof, so the IMF was a political tool to worsen the economic crisis as conditions for regime change in Indonesia.

(Terima kasih banyak Prof., jadi IMF adalah alat politik untuk memperburuk krisis ekonomi sebagai syarat untuk perubahan rezim di Indonesia-red)," tulis Fadli.

Steve Hanke kemudian membenarkan pernyataan Fadli Zon.

"Zon, You are correct. US/IMF were trying to topple Suharto, and did.

As his chief adviser, I met with Suharto at his residence every night.

He knew exactly what the great game was all about.

(Zon, kamu benar AS / IMF berusaha menggulingkan Suharto, dan melakukannya. Sebagai penasihat utamanya, saya bertemu dengan Suharto di kediamannya setiap malam. Dia tahu persis apa permainan hebatnya-red)," tulis Steve.

Untuk diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam IMF-World Bank Annual Meetings (AM 2018) akan digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018.

Dikutip laman resmi BI, pertemuan tersebut merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Diketahui, pertemuan ini menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota.

Sementara total peserta pertemuan itu sendiri mencapai 15 ribu orang.

Menurut Fadli Zon, pemerintah Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara acara IMF-World Bank 2018 tidak hebat, karena bukannya dibayar, namun justru keluar uang 1 triliun rupiah.

"Pemerintah @jokowi jadi 'event organizer' pertemuan World Bank - iMF.

Sebagai EO bukan dibayar, malah keluar uang hampir 1 triliyun rupiah.

Terus apa hebatnya?" kata Fadli Zon.

Sebelumnya, Fadli Zon pernah meminta agar Indonesia hati-hati terhadap IMF.

Hal ini ia sampaikan ketika delegasi IMF Christine Largede mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu dan memuji Indonesia.

Fadli Zon bahkan khawatir jika pujian IMF tersebut beracun.

"Hati2 pujian beracun. Waktu krisis 1997-1998 IMF jg puji2 fundamen ekonomi RI kuat.

Tp setelah itu menyiram bensin ke tengah api," ujar Fadli.

Menurutnya, IMF adalah institusi yang membuat ekonomi RI hancur pada 20 tahun silam.

"IMF adalah institusi yg bikin hancur ekonomi RI 20 th lalu. Kini pemerintah menjamu besar2an IMF dg biaya Rp 1 Trilyun. Mental Inlander?," kata Fadli Zon.

• Rupiah Melemah, Warga Berbondong-bondong Datangi Money Changer untuk Jual Dolar

RAPBN 2019
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menjadi alasan bagi pemerintah untuk menakar kembali asumsi Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negera (RAPBN) di 2019.

Pekan ini, harga US$ 1 sudah mendekati kisaran Rp 15.000. Angka itu di atas asumsi yang ditetapkan pemerintah untuk RAPBN 2019.

Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah memiliki dampak terhadap berbagai sisi APBN. Tak hanya berdampak terhadap anggaran utang dan bunga utang, tetapi juga pada penerimaan negara hingga belanja, khususnya anggaran subsidi.

“Kalau asumsi punya efek APBN maka kami akan hitung kembali untuk kemudian disepakati di Badan Anggaran (Banggar) DPR," kata Askolani, Rabu (5/9).

Analisis sensitivitas Nota Keuangan APBN 2019 yang dilakukan pemerintah menunjukkan, pelemahan rupiah berdampak positif bagi keuangan negara. Alasannya, pelemahan rupiah mengungkit pendapatan negara dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Memang, nilai belanja turut meningkat.

Secara keseluruhan, setiap kurs rupiah bertambah Rp 100 di atas asumsi makro akan menambah pendapatan negara Rp 3,9 triliun-Rp 6 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2,9 triliun-Rp 4,4 triliun. Walhasil, ada tambahan surplus anggaran sekitar Rp 900 miliar-Rp 1,5 triliun.